HASANUDDIN menilai perlu memverifikasi ulang kelayakan gugatan yang dilayangkan Makmur HAPK terhadap Golkar di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

Upaya Makmur yang mengadang laju penggulingan dirinya dari kursi ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024, menurut ketua majelis hakim perkara ini, perlu ditentukan lewat putusan sela.

“Majelis bermusyawarah dulu sepekan untuk menentukan kewenangan pengadilan dapat memeriksa dan mengadili perkara ini atau tidak. Sidang selanjutnya pada 14 Desember 2021,” kata Hasanuddin didampingi dua hakim anggota, M Nur Ibrahim dan Yulius Christian. Selasa (7/12), gugatan Makmur melawan DPP Golkar, DPD Golkar Kaltim, dan Fraksi Golkar Kaltim di DPRD Kaltim, bergulir dengan agenda pembuktian para pihak terkait eksepsi kewenangan mengadili. Persidangan yang digelar di ruang Hatta Ali PN Samarinda itu berlangsung singkat. Hanya berkisar 20 menit.

“Untuk mempercepat proses sidang putusan sela nanti ditetapkan lewat e-court, jadi tak perlu bersidang terbuka seperti ini,” lanjut Hasanuddin menutup persidangan.

Sebelumnya, selepas gugatan bernomor 204/Pdt.G/2021/PN Smr dibacakan pada 2 November 2021, tiga pihak yang digugat Makmur HAPK mengajukan eksepsi tentang kelayakan PN Samarinda dalam mengadili gugatan tersebut. Meski gugatan berklasifikasi perbuatan melawan hukum namun sengketa itu murni perselisihan politik di internal Golkar.

Karena itu, ketiga pihak yang digugat Makmur menilai perkara ini tak tepat untuk digulirkan dan diadili lewat meja hijau peradilan umum, seperti PN Samarinda. “Terlebih, sengketa politik di internal sudah selesai dan SK pergantian itu sah tak ada masalah,” ucap Lasila, anggota tim kuasa hukum DPD Golkar Kaltim dan Fraksi Golkar di DPRD Kaltim dikonfirmasi awak media ini selepas persidangan. Tim hukum yang terdiri dari Saut Malisi Halomoan, Najamuddin, Fajrianur, dan dirinya, kata dia, tadi memaparkan bukti-bukti dan dasar hukum di internal Golkar.

Dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar, hasil Keputusan Rapimnas Golkar 2013 Nomor 02/RAPIMNAS-V/Golkar tertanggal 23 November 2013, hingga dokumen yang menjadi dasar munculnya Surat Keputusan (SK) DPP Golkar No B-600/Golkar/VI/2021 yang terbit pada 16 Juni 2021. “Dasar dari pihak Pak Makmur menggugat kan SK DPP pada 16 Juni itu. Tadi, kami lampirkan dasar-dasar itu termasuk putusan Mahkamah Golkar yang menyatakan SK DPP itu sah,” singkatnya.

Di tempat terpisah, kuasa hukum Makmur HAPK, Andi Asran Siri menerangkan, tak mengajukan bukti untuk menguatkan gugatannya layak dan PN Samarinda berwenang menangani perkara ini. “Semua kembali ke majelis. Karena yang menentukan majelis hakim,” ungkapnya. Terlebih, pertimbangan PN Samarinda layak menangani gugatan yang diajukan kliennya tersebut sudah dijabarkan ketika gugatan dibacakan medio November lalu. Ditambah, lanjut dia, sudah ada pijakan jelas pengadilan umum bisa menangani perkara perselisihan politik yang diajukan Makmur HAPK tersebut.

Seperti, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 4/2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar MA 2016, khususnya kamar perdata khusus terkait sengketa atau perselisihan partai politik (parpol). Lebih spesifik, ujar pria berkacamata ini, bisa mengacu Pasal 32 Ayat 4 dan Ayat 5 UU 2/2011 tentang Parpol. Bunyi pasal itu menyiratkan perselisihan politik harus diselesaikan mahkamah partai paling lama 60 hari dengan putusan final dan mengikat. “Nah, di Pasal 33 Ayat 1 UU parpol itu, menyebutkan juga jika penyelesaian perselisihan yang dimaksud tak tercapai bisa diajukan ke pengadilan negeri. Jadi apa yang kami tempuh saat ini masih mengacu aturan yang ada,” urainya.

Sejauh ini, penyelesaian perselisihan jelas tak tercapai. Menurutnya, Makmur HAPK jelas tak terima dengan pergantian antarwaktu (PAW) dari dirinya ke Hasanuddin Mas`ud untuk mengisi singgasana tertinggi di Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim. “Apalagi pergantian itu sama sekali tak melibatkan Pak Makmur. Padahal di DPD Golkar Kaltim, beliau ketua harian. Gimana ceritanya proses dijalankan tanpa melibatkan pihak yang di PAW,” singkat Asran. Diketahui, ada lima pihak yang digugat Makmur. Mereka, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Sekretaris Jenderal DPP Golkar Lodewijk F Paulus, Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas`ud, Sekretaris DPD Golkar Kaltim Husni Fachruddin Ayub, dan Fraksi Golkar di DPRD Kaltim cq Hasanuddin Mas`ud.

Selain meminta pengadilan membatalkan keputusan itu, pihaknya juga meminta para pihak tergugat itu membayar renteng kerugian materiil sebesar Rp 3 miliar dan kerugian imateriil senilai Rp 33 miliar. Sejak awal keputusan merotasi AKD pimpinan dewan yang diemban Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas`ud dianggap banyak kejanggalan. (ryu/riz/k15)