Arab Saudi akhirnya kembali membuka layanan permohonan visa umrah untuk Indonesia. Hanya saja, pemerintah Indonesia belum memutuskan apakah akan kembali menyelenggarakan umrah bulan ini. Sebab pemerintah sedang berfokus mengendalikan Covid-19 di masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Informasi pembukaan kembali layanan visa umrah itu disampaikan secara resmi pemerintah Arab Saudi pada Senin (6/12) pukul 23.00 WIB. Selain Indonesia, layanan pengajuan visa umrah juga dibuka untuk India, Pakistan, dan Mesir.

Dibukanya kembali layanan visa umrah ini disambut baik travel umrah di tanah air. Kabid Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Zaky Zakaria Anshary mengatakan pada prinsipnya pengurusan visa umrah untuk jamaah Indonesia sudah bisa diproses. “Tapi, kita kan masih menunggu kepastian pemerintah boleh atau tidak (memberangkatkan umrah, Red). Kalau kita keluarkan visa, ternyata tidak boleh, bisa expired,” jelasnya, Selasa (7/12).

Zaky mengikuti paparan pemerintah yang baru memastikan keberangkatan umrah setelah masa libur Nataru. Dia berharap kebijakan tersebut sebatas imbauan saja. Sehingga travel umrah tetap bisa memberangkatkan jamaah umrah bulan ini dengan protokol kesehatan yang ketat.

Menurut dia ada sejumlah pertimbangan kenapa umrah sebaiknya tetap dimulai bulan ini. Di antaranya adalah menghindari tudingan dari masyarakat terjadi diskriminasi.
“Selama perjalanan ke luar negeri lainnya boleh, sebaiknya untuk umrah juga boleh,” katanya. Apalagi Arab Saudi bukan termasuk daftar negara dengan kasus varian Omicron tinggi seperti Afrika Selatan dan sekitarnya.

Pertimbangan berikutnya, umrah adalah perjalanan yang dikontrol secara disiplin. Baik oleh Indonesia maupun Arab Saudi. Sehingga risiko jamaah umrah membawa virus Covid-19 bisa diperkecil. Selain itu, Arab Saudi juga masuk dalam daftar 10 negara yang aman untuk dikunjungi.

“Vaksinasi di Arab Saudi juga sudah 70 persen. Itu artinya sudah terbentuk herd immunity di sana,” katanya.

Selanjutnya kegiatan selama rangkaian umrah juga terbatas di hotel dan Masjidilharam serta Masjid Nabawi. Otomatis jamaah tidak banyak berkumpul dengan warga setempat. Zaky juga menyinggung pemerintah sudah membatalkan kebijakan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia di masa Nataru. Dia berharap pemerintah kembali bisa duduk bersama dengan asosiasi travel umrah untuk membahas lebih teknis soal pemberangkatan umrah di masa pandemi Covid-19.

Dari Kementerian Agama (Kemenag) belum ada komentar terbaru soal kembali dibukanya pengurusan visa umrah. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief belum membalas saat diajukan pertanyaan itu. Hilman hanya mengomentari singkat keputusan pemerintah Indonesia menunda pemberangkatan umrah paling cepat setelah libur Nataru. “Saya belum lihat keputusan resminya,” kata kader Muhammadiyah itu.

Seperti diketahui pengumuman bahwa pemerintah Indonesia menunda keputusan memberangkatkan umrah disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta pada Senin (6/12). Dia mengatakan keputusan soal umrah dibahas setah masa liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. (jpc)