POTENSI tumpang tindih lahan masih menghantui proyek pembangunan jalan tol di Kaltim. Salah satunya, rencana pembangunan Tol Samarinda-Bontang saat kegiatan pengadaan lahan. Serupa dengan tumpang tindih kepemilikan lahan yang terjadi di Seksi 5 Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang hingga saat ini masih belum tuntas.

Menurut pengamat hukum agraria Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Haris Retno Susmiyati, pemerintah seharusnya membuat proteksi khusus. Terkait konflik pertanahan yang akan timbul terhadap pengadaan lahan proyek infrastruktur. Di mana, undang-undang sudah menegaskan ketika proyek ditetapkan, tidak boleh lagi ada alih fungsi lahan. “Kadang-kadang tidak ada ketegasan pada hal tersebut. Semisal, ada pembelian lahan setelah penetapan proyek. Itu tidak boleh terjadi. Untuk mengantisipasi calo tanah,” ungkapnya.

Akan tetapi, jika hal tersebut sudah terjadi, maka menjadi tantangan pemerintah agar bisa memastikan secara benar, pihak yang bernegosiasi dengan pemerintah itu adalah pemilik lahan sebenarnya. “Dan itu lagi-lagi, di dalam prinsip hukum agraria. Alat bukti penguasaan tanah itu tidak hanya sertifikat. Dimungkinkan alat bukti yang lain. Dengan demikian, penyelidikan tidak hanya formil tetapi juga materiil. Terhadap penguasaan tanah harus hati-hati dilakukan,” terang Retno. 

Dia melanjutkan, persoalan agraria tidak hanya terjadi pada kegiatan pengadaan lahan Tol Samarinda-Bontang semata. Namun, pada proyek pemerintah lainnya. Terutama kaitannya dalam rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. Sebab, menurut dia, dari awal sangat disayangkan. Presiden Joko Widodo tidak mengantisipasi potensi persoalan pertanahan, yang sudah marak terjadi di Kaltim. “Jadi, presiden, saya dapat katakan gegabah. Seharusnya dipersiapkan perangkat aturannya, sebelum presiden mengumumkan opsi pemindahan IKN ke Kaltim,” ungkap perempuan berkerudung ini.

Walau sudah terlambat, hal itu dapat disikapi dengan membuat perangkat aturan mengenai pertanahan. Dari kacamata Haris Retno Susmiyati, masih dimungkinkan membuat keputusan yang sifatnya darurat. Sesuai dengan kewenangan presiden. “Minimal soal lahan ini, pasti akan terjadi banyak konflik. Terutama di zona inti dan kawasan pendukungnya. Karena saya melihat sudah ada klaim yang muncul di kawasan inti (IKN). Maupun zona pendukung akan menjadi perebutan masyarakat. Tidak hanya ada di Kaltim, tapi juga Kalsel. Sebagai kawasan pendukung,” jelasnya.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit sebelumnya mengungkapkan rencana pembangunan Tol Samarinda-Bontang masih dalam tahapan review feasibility studi (FS) atau studi kelayakan. “Tol Samarinda-Bontang masih dalam proses review FS tahun 2021,” kata dia.

Danang menambahkan, keputusan untuk melanjutkan rencana pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang itu baru bisa diketahui setelah review studi kelayakan dari tol yang akan terintegrasi dengan Tol Balsam itu. “Kalau semua lancar dan dari review FS dinyatakan layak, akan lelang paling cepat 2023,” ungkap pria berkacamata ini. Perencanaan pembangunan Tol Samarinda-Bontang sudah disusun Pemprov Kaltim sejak 2013. Panjang tol tersebut direncanakan sepanjang 94 kilometer. Dengan nilai investasi yang membengkak menjadi Rp 11 triliun. (kip/riz/k16)