Pengaturan kalori jadi permainan lancung dalam bisnis komoditas batu bara. Dari utak-atik kadar kalori, royalti yang disetor ke kas negara dalam jual-beli emas hitam bisa berkurang.

 

 

SAMARINDA–Skandal itu terjadi pada CV Jasa Andika Raya (JAR) yang punya konsesi di Loa Kulu, Kutai Kartanegara. Berdasarkan laporan gross calorific value (GVC) atau nilai kotor kalori batu bara yang digali CV JAR pada 2019, kadar GVC berkisar 4.700 kcal per kg. Sehingga tarif royalti yang dibayarkan ke negara hanya sebesar 3 persen. Padahal, dari dokumen yang diurus, batu bara hasil eksplorasi CV JAR memiliki nilai GVC sekitar 6.668 kcal per kg. Berarti, tarif royalti yang mestinya dibayar 5–7 persen.

Hal itu terungkap dalam korupsi pendapatan nasional bukan pajak (PNBP) dalam royalti tambang CV JAR di Pengadilan Tipikor Samarinda. Dua surveyor yang menguji kualitas dan kuantitas gross calorific value (GVC), atau nilai kotor kalori batu bara yang akan dijual CV JAR medio 2019 lalu, menetapkan kadar GVC di atas 5.000 kcal per kilogram. Namun, data yang terinput dalam sistem mineral batu bara Kementerian ESDM, seperti Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan pendapatan nasional bukan pajak secara elektronik (e-PNBP), justru di bawah angka tersebut.

“Sekitar Juni-Agustus 2019 ada permintaan dari CV JAR untuk itu, tim turun ke lokasi penampungan sebelum barang diangkut. Ambil sampel untuk diuji kualitas dan kuantitas kalorinya,” ungkap Nana Suharna (6/12), ketika bersaksi di depan majelis hakim yang dipimpin Hasanuddin bersama Arwin Kusmanta dan Suprapto. Sampling itu, lanjut dia bersaksi, digunakan untuk menentukan besaran royalti yang dibayarkan atas transaksi jual-beli batu bara CV JAR. Sebanyak tujuh kali sampling dilakukan dalam kurun waktu tersebut. Semua hasil uji menyatakan, GVC berada di atas 5.000 kcal per kg. Dengan begitu, royalti yang harus dibayarkan CV JAR untuk menjadi PNBP di angka 5–7 persen.

Hal senada diterangkan Edi Irawan, surveyor lain yang turut menjadi saksi. “Tapi saya hanya sekali menguji. Untuk uji kalori sesuai permohonan biasanya,” singkatnya. Disinggung majelis hakim soal laporan pembayaran royalti atas transaksi CV JAR sepanjang 2019, tertera nilai GVC batu bara yang dijual berada di kisaran 4.700 kcal per kg. Mendengar hal itu, kedua saksi ini mengaku tak tahu. “Memang saat itu agak aneh, Pak. Biasanya setiap perusahaan yang mau jual-beli rutin minta laporan bulanan GVC itu untuk jadi laporan ke Ditjen Minerba (Kementerian ESDM). Namun, untuk JAR hanya saat delapan kali itu saja,” jelas Nana.

Permintaan sampling GVC tersebut diajukan satu nama, yakni kuasa direktur CV JAR Hartono yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Masalah kian kompleks, ketika Diki Muh Kurniawan dan Syamsu Alam diperiksa. Keduanya tercatat sebagai direktur CV JAR. Di depan majelis, Diki menjelaskan penyebab adanya dualisme kepemilikan perusahaan tambang yang memiliki konsesi di Loa Kulu, Kutai Kartanegara, tersebut. Semua bermula medio 2018 lalu. Ketika Joni Juanda, pemilik awal CV JAR menjual perusahaannya ke Syamsu Alam. Berselang waktu, biaya pembelian diklaim Joni tak lunas dan perusahaan beserta izin usaha pertambangan (IUP) atas namanya ditarik. Bukannya membenahi, dari penarikan itu, Joni justru kembali menjual perusahaan tersebut ke seorang bernama Tuti.

“Sekitar 2019 saya diserahkan sama Tuti. Mungkin karena dia tahu ini bermasalah, makanya diberikan ke saya,” akunya. Soal Hartono, dia mengetahui merupakan kuasa direktur dari pihak Syamsu Alam. Sejak dirinya mengelola konsesi itu, tak ada aktivitas jual beli lantaran masih bermasalah dalam akta kepemilikannya. Dua nama yang membeli dari Joni Juanda sama-sama memiliki akta notaris resmi di tahun yang sama. “Saya tidak ada kegiatan sama sekali, masih urus legalitas,” klaimnya. Koordinator teknis dari sisi Syamsu Alam, Muslimin Gazali menerangkan, terungkapnya delapan kali penjualan yang dilakukan terdakwa Hartono dalam kasus ini bermula medio Agustus 2019.

Belum adanya rencana kerja anggaran belanja (RKAB) membuat hasil eksplorasi tak bisa dijual. RKAB sudah rampung dan diajukan ke Dinas ESDM Kaltim. “Tapi di ESDM malah tanya saya kok bikin lagi. Didata mereka sudah ada delapan transaksi. Berarti diajukan awal tahun,” ungkapnya bersaksi. Dia pun melaporkan hal itu, dan terungkap bila Hartono yang melakukannya. Berkat bantuan seorang broker bernama Reza. “Saya enggak tahu detail. Tapi katanya sudah meninggal si Reza ini,” ucapnya. Saksi Edi Irawan pun mengakui, jika dirinya diminta Reza untuk memproses administrasi penjualan, selepas menguji kadar kalori batu bara yang diajukan CV JAR.

Kala itu, Reza, kata dia, menyerahkan dokumen untuk penginputan ke sistem e-PNBP. “Hanya itu saja, tapi data yang diberikan saat itu kalorinya di atas 5.000 kcal per kg sesuai hasil uji. Semua dokumen atas nama Hartono,” sebutnya. Diketahui, perkara ini merupakan kasus korupsi royalti tambang yang dilidik Kejati Kaltim sejak 2020. Korps Adhyaksa Benua Etam menduga ada permainan dalam penentuan nilai kalori batu bara, sehingga bisa menekan PNBP yang diterima negara. Hartono, terdakwa dalam kasus ini bahkan sempat buron hingga akhirnya dibekuk di persembunyiannya di Desa Loa Ulung, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar), pada 11 Juni lalu. Dalam perkara ini, dia dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan diperbarui dalam UU 20/2001. (ryu/riz/k16)