Bersama 10 kabupaten dan kota, Pemkot Samarinda menerima alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran (TA) 2022, di Hotel Mecure Samarinda, Senin (6/12).

 

SAMARINDA–Anggaran yang diperoleh sekitar Rp 1,53 triliun, diterima pemkot untuk memutar roda pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebutkan, semua anggaran transfer sudah ada peruntukannya masing-masing, sehingga daerah tinggal melaksanakan. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah pusat, terlebih dana itu diberikan untuk memajukan pembangunan baik infrastruktur hingga penguatan ekonomi masyarakat. “Kami akan gunakan sebaik-baiknya,” ungkap dia ditemui dalam agenda yang diselenggarakan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim.

Sementara itu, soal perincian peruntukan anggaran, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda Ibrohim menuturkan, dalam TKDD atau dana transfer pusat itu terdapat berbagai komponen (lihat infografis).

Di mana semuanya rata-rata sudah ada peruntukan kegiatannya, misalnya DAU untuk membayar gaji dan insentif pegawai, DAK non-fisik digunakan untuk gaji guru maupun kesehatan. DAK fisik digunakan untuk mendukung pemenuhan standar pelayanan minimum, yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan-KB, jalan, air minum, sanitasi, dan perumahan-permukiman. “Biasanya tidak bisa diutak-atik lagi,” ucapnya.

Dia menjelaskan, dana transfer itu merupakan dana bagi hasil atas pendapatan Pemkot Samarinda yang disetor ke pusat, kemudian dibagikan lagi sesuai peruntukan. Namun, angka yang tertera bisa berubah-ubah menyesuaikan kondisi ekonomi nasional. “Tidak menutup kemungkinan jika ekonomi melambat, kementerian akan melakukan revisi. Tentu dampaknya akan dirasakan daerah. Kami pun tidak bisa berbuat banyak,” ucapnya.

Dia berharap, kondisi ekonomi Indonesia dan Samarinda khususnya bisa membaik, meski di tengah kondisi pandemi Covid-19. Tentunya berbagai inovasi juga bakal dilakukan, misalnya memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). “Tetapi juga tidak bisa dipaksakan, mengingat Covid-19 masih ada. Itu juga tujuan pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 akhir tahun ini, agar ekonomi nasional maupun daerah tetap stabil,” tutupnya. (dns/dra/k8)