Khofifah Nuru Shobah

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

 

 

Masih ingatkah postingan mahasiswa Universitas Indonesia dengan hat lineTHE KING OF LIP SERVICE”,atau yang baru-baru ini masih hangat “PATUNG ISTANA”. Negara kita adalah negara yang menjunjung sopan santun.

Permasalahannya di sini ialah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan yang terjadi dan dianggap negara kita tidak baik-baik saja. Bentuk postingan yang diunggah mahasiswa sendiri merupakan sikap kritis yang menjadi wadah tanggapan atas permasalahan di masyarakat. 

Kebebasan berpendapat merupakan hak yang dilindungi Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara kita, selain itu tidak bisa langsung ditindak pidana karena adanya hak untuk klarifikasi sejalan dengan UU Pers No. 40/1999, selama tidak mengandung unsur SARA dan melawan hukum, ditambah sebutan dari Mahasiswa tersebut dilontarkan dengan argumentasi yang tentunya didukung dengan data bukan sembarang hujatan.

 

Miris rasanya ketika Mahasiswa bertindak persepsi publik menjadi buruk terhadap mahasiswa menjadi alarm tersendiri bahwa adanya ketakutan untuk utarakan kebenaran.

Ada juga kasus persoalan Nirina Zubir yang WALK OUTpada saat siaran berlangsung di salh satu stasiun televisi. 3 Poin penting mengapa Nirina WALK OUT: 

1. Nirina dirinya tidak tahu kalau dalam acara tersebut akan dipertemukan dengan seorang pengacara yang disebut sebagai pengacara Riri Khasmita. 

2. Pihak stasiun TV yang terkesan 'memberikan panggung' kepada orang yang disebut sebagai kuasa hukum pelaku, di tengah musibah yang dialaminya. 

3. Nirina merasa telah meluangkan waktu sejak pagi untuk melakukan wawancara klarifikasi sehingga kekecewaan itu muncul Issu yang muncul ialah pihak Nirina yang tidak tahu menahu bahwa akan menampilkan Lawyertersangka untuk dimintai keterangan pula.

 Sebenarnya dalam kondisi ini stasiun TV tersebut menjunjung asas dalam UU Pers karena dalam UU Pers N0. 40/1999 Pada Pasal 3 berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. 

Penjelasan terkait poin tersebut ialah (a). Menguji informasi berarti melakukan check and rechecktentang kebenaran informasi itu, (b). Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional, (c). Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. (d). Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. 

Kesalahan yang dibuat adalah prosedur penayangan yang seharusnya mesti diberitahukan dulu kepada Narasumber yang hadir yakni Nirina Zubir ditambah bahwa dia tid ak tahu akan ada scriptyang belum dibahas sebelumnya karena pengacara tersangka baru ada pada saat live.Berkaca pada Issueini Pada UU No.40/1999 Tentang Pers memberikan hak jawab, hak koreksi, dan kewajiban koreksi sebagai dasar hukum televisi swasta untuk melakukan klarifikasi yang isi sebagai berikut :

 

1. Pihaknya membantah telah melakukan penjebakan kepada Nirina Zubir. Sebab kehadiran pengacara tersangka bertujuan untuk menyeimbangkan berita dari berbagai pihak. 

2. Stasiun televisi juga tidak bermaksud sengaja untuk tidak menginformasikan kehadiran pengacara tersangka kepada Nirina Zubir.

3. Narasumber yang dihadirkan bukan hanya Nirina Zubir dan pengacara tersangka. Tapi juga pihak lain seperti staf Khusus Kementerian BPN, Dirkrimsus Polda Metro Jaya dan Pengamat Pidana. 

Permasalahan tersebut menjadi pembelajaran bagi media televisi lainnya untuk lebih memperhatikan kenyamanan narasumber dan menjunjung tinggi rasa hormat saling menghargai dan tentunya profesional dalam bekerja. 

Hal ini tidak terlepas dari Dasar hukum yang lebih diperhatikan lagi oleh Pihak Perusahaan Pers yang berisi Regulasi yang mengatur kehidupan pers di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, juga ditetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) untuk wartawan/industri media yang diatur oleh Dewan Pers. Sedangkan regulasi penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. 

Kedua regulasi tersebut sangat penting dilaksanakan oleh industri media di tanah air di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap peran media untuk ikut serta dalam mengatasi masalah-masalah bangsa. Perwujudan fungsi normatif media sangat ditentukan oleh profesionalisme media, sedangkan profesionalisme media dapat diketahui dari sejauh mana perilaku media menjunjung tin ggi peraturan maupun kode etik media yang berlaku di Indonesia. (luc)