SAMARINDA–Dalam kesepakatan APBD 2022 antara pemkot dan DPRD Samarinda pada Selasa (30/11) lalu, anggaran yang disepakati sebesar Rp 2,6 triliun. Terdiri dari pendapatan daerah Rp 2,4 triliun, sedangkan belanja daerah melesat Rp 2,6 triliun, kondisi itu merupakan defisit anggaran. Meski ada pembiayaan daerah sebesar Rp 200 miliar, sehingga menggenapkan angka APBD.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPBD) Samarinda Ananta Fathurrozi menerangkan, anggaran pembiayaan daerah merupakan prediksi dari sisi lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) 2021. Nilai Rp 200 miliar dinilai wajar, mengingat SiLPA Pemkot Samarinda di 2020 mencapai hampir Rp 300 miliar. Perhitungan itu dibuat melihat kondisi kas daerah terkini dengan prediksi pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan hingga akhir tahun, sehingga keluar nilai sebagaimana yang ditetapkan,” ucapnya.

Dia menjelaskan, penyebab SiLPA dipengaruhi berbagai faktor, misalnya efisiensi atau pelaksanaan kegiatan yang tidak selesai. Contohnya proyek yang baru dikerjakan mendekati akhir tahun, sehingga prediksi tidak dibayar penuh. Faktor lain ada target pekerjaan yang nilai realisasinya lebih kecil dari pagu yang ditetapkan. Maksudnya realisasi 100 persen tapi angkanya jauh di bawah pagu yang ditetapkan,” jelasnya.

Atas kondisi itu, pihaknya berharap dukungan melalui bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim hingga dana pusat. Berkaca dari sebagaimana rancangan perubahan APBD 2021 secara keseluruhan mengalami koreksi anggaran Rp 723 miliar dari anggaran semula Rp 2,59 triliun, sehingga menjadi Rp 3,31 triliun. Pak wali kota (Andi Harun) juga tengah berkomunikasi dengan pemprov dan DPRD Kaltim untuk bisa menambah Bankeu 2022, sehingga diharapkan bisa mengurangi beban APBD,” ucapnya.

Sebelumnya, selain berharap pada Bankeu Kaltim dan dana pusat, pemkot akan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor. Andi Harun mencontohkan pengelolaan parkir menjadi salah satu fokus untuk meningkatkan PAD. Kami masih menyusun perencanaan tentang parkir berlangganan dengan berbagai pertimbangan. Misalnya penggunaan kartu e-money,” ucapnya. Tidak hanya itu, tahun depan perusahaan daerah akan digenjot kinerjanya, sehingga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar bagi pemkot. BUMD kami target agar beri profit dan kerja sama dengan pihak ketiga,” singkatnya. (dns/dra/k16)