Sejumlah proyek dikebut menjelang akhir tahun. Hal itu menarik perhatian kalangan DPRD Kukar, jangan sampai proyek dikerjakan asal-asalan karena mengejar target.

 

TENGGARONG–Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi menyoroti sejumlah kegiatan fisik yang baru dilaksanakan pada akhir tahun. Dengan waktu yang minim, dia berharap, pengawas dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bisa memastikan kualitas proyek itu.

Dia mengingatkan, Pemkab Kukar tidak hanya mengejar target realisasi jumlah proyek, tapi juga harus mengedepankan kualitas. Jangan sampai karena mengejar target, proyek dikerjakan asal-asalan.

Politikus Gerindra itu turut mengapresiasi komitmen Bupati Kukar Edi Damansyah dalam penyelenggaraan kegiatan pada APBD Kukar 2022. Jadi, bawahannya di tingkat OPD perlu mengawal dan mendukung program tersebut.

“Jadi, aparatur di bidang teknis harus segera tanggap dan mendukung bupati. Terutama kegiatan fisik yang baru terselenggara pada akhir tahun,” katanya.

Dia menyayangkan adanya sejumlah kegiatan yang baru disusun pada November 2021. Hal itu membuat keresahan dan berpotensi merugikan banyak pihak. “Selain berpotensi merugikan pemerintah karena kualitas pekerjaan, juga bisa membuat rugi kontraktor itu sendiri. Apalagi terancam di-blacklist,” tambahnya.

Diwartakan sebelumnya, upaya Pemkab Kukar memastikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan terus dilakukan. Termasuk salah satunya memastikan penyelenggaraan kegiatan bisa berjalan tepat waktu. Pihak kontraktor diingatkan agar tidak molor dalam melaksanakan kegiatan.

Sekkab Kukar Sunggono mengatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap proses penyerapan anggaran di Kukar. Misalnya secara intensif melakukan koordinasi dengan OPD, dalam rangka memastikan tak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Saat ini, proses pengadaan barang dan jasa oleh Pemkab Kukar sudah berjalan maksimal. Proses lelang juga sudah terpantau terealisasi sesuai dengan harapan. Selanjutnya, pihak rekanan yang bermitra untuk melaksanakan kegiatan tersebut, bisa menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak.

“Ini muaranya tinggal di masing-masing OPD agar bisa menjalankan sebagaimana mestinya. Sehingga harus diawasi bahwa pelaksanaan kegiatan tidak ada kendalanya,” kata Sunggono. (qi/kri/k8)