Dinas Kesehatan tidak memiliki kewenangan menentukan anggaran Palang Merah Indonesia (PMI) yang turun dibanding tahun lalu.

 

TANJUNG REDEB – Sejak periode 2016, anggaran yang diterima PMI Berau kali ini yang paling kecil (lihat infografis). Hanya, Kepala Dinas Kesehatan Berau Iswahyudi mengatakan, dana hibah PMI merupakan kewenangan bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Di sini Diskes hanya numpang lewat dan verifikasi saja. Penentu dan kewenangannya bukan kami, tapi kepala daerah,” terang Iswahyudi, Jumat (3/12). Pihaknya dalam hal ini hanya meneruskan usulan dari PMI. Apabila disetujui oleh TAPD dan bupati Berau, akan dimasukkan ke dalam anggaran.

Sebenarnya, diakui Iswahyudi, peran PMI memang cukup vital dalam kegiatan sosial, selain kegiatan utamanya unit transfusi darah. “Memang peran mereka cukup vital,” tambahnya. Namun, menurutnya, sebagai organisasi sosial, PMI sebenarnya layak untuk mendapatkan anggaran dari sumber lain. “Bisa (dapat dari sumber lain, red), seperti pihak ketiga, baik itu swasta maupun perusahaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua PMI Berau Agus Tantomo menyebut, pemangkasan anggaran yang dilakukan Pemkab Berau kepada PMI merupakan ancaman bagi pelayanan kemanusiaan di Bumi Batiwakkal.

“Apalagi di masa pandemi ini, kontribusi PMI dalam melakukan pencegahan dan penanganan cukup vital. Sejak awal kasus pandemi di Berau, relawan PMI selalu siaga. Setiap ada kasus, relawan kami turunkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan masyarakat. Kami bersama satgas selalu bersinergi dalam penanganan Covid-19 selama ini,” jelasnya.

Yang lebih disayangkannya, dari hasil koordinasi dirinya dengan beberapa anggota DPRD Berau, pemangkasan anggaran PMI dilakukan atas perintah bupati Berau. Sebab, bupati beranggapan, PMI hanya mengurusi masalah donor darah. Karena itu, dengan anggaran Rp 350 juta, dianggap sudah sangat cukup untuk mengurus pengambilan dan penyimpanan darah di Berau.

“Kami di PMI mengeluhkan ini ke dewan, dan dari koordinasi itu, kerja PMI ini dianggap bupati memang cuma gitu (mencari pendonor dan menyimpan darah, red),” ungkap Agus. Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih yang dikonfirmasi, tidak memberikan penjelasan mengenai pemangkasan dana hibah bagi PMI Berau tersebut. “Nanti dulu, masih didiskusikan,” kata bupati.

Di sisi lain, Ketua DPRD Berau Madri Pani menyayangkan Pemkab Berau melakukan pemotongan dana hibah untuk PMI.  Sebab, PMI adalah organisasi kemanusiaan yang memiliki peran vital di Bumi Batiwakkal. Keberadaan PMI juga diatur berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Apalagi, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau 2022, hibah untuk PMI diajukan Rp 750 juta. Namun, saat penetapan APBD Berau 2022, hibah untuk PMI justru dipangkas menjadi Rp 350 juta.    (hmd/sam/ind/k16)