SANGATTA – Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kutai Timur bersama Satreskoba Polres Kutim menggelar tes urine dadakan terhadap pegawai Pemkab Kutim. Ada 51 aparatur sipil negara (ASN) dan 82 tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim menjalani tes urine, Kamis (2/12).

Ketua Harian BNK Kutim Sarwono Hidayat mengatakan, BPKAD menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) pertama yang melaksanakan tes urine. Dia memastikan, pihaknya pasti akan melanjutkan program serupa dengan OPD lainnya.

“Tujuan kegiatan untuk menjalankan penanggulangan penyebaran narkotika secara dini. Wujud keberlanjutan program P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika) di Kutim,” jelasnya.

Jika hasilnya negatif berarti pegawai tersebut bebas. Namun, jika positif, akan diserahkan kepada Satresnarkoba Polres Kutim. “Akan ada tindak lanjut setelah hasil tes urine keluar, sehingga pegawai pemerintahan benar-benar bersih dari narkotika,” singkatnya.

Kasat Resnarkoba Polres Kutim AKP Darwis Yusuf menambahkan, bagi pegawai yang terbukti positif nantinya ditindaklanjuti sesuai teknik penyelidikan dari satresnarkoba.

“Apakah pengguna atau korban. Kami akan pastikan kapan menggunakannya. Merupakan bagian penyelidikan kami untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaannya,” terangnya.

 Pihaknya tidak asal menetapkan sasaran tes urine. Pegawai pemerintahan ditetapkan lantaran berdasarkan hasil penangkapan korban pengguna narkoba. Ada beberapa yang berasal dari tenaga honorer pemerintah. “Tidak banyak kalau dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penangkapan. Tapi, mencapai 50 persen dari hasil pengungkapan kasus,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kutim Teddy Febrian menyebut, BPKAD Kutim merupakan leading sector dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan demikian, memerlukan orang-orang yang bersih dari narkoba. Dia ingin memastikan kondisi seluruh pegawai BPKAD bebas dari narkoba.

 

“Alhamdulillah pegawai yang hari ini masuk kerja kurang lebih 90 persen. Sepuluh persen sisanya izin sakit dan perjalanan dinas. Pegawai yang belum akan diusulkan tes urine susulan,” tuturnya.

 Dia berharap hasil tes urine dapat mendeteksi dengan jelas, sehingga semua ASN maupun TK2D bisa secara jelas dinyatakan bebas narkoba. “Agar pengelolaan keuangan bisa maksimal. Ini untuk kebaikan pelaksanaan pemerintahan,” tutupnya. (dq/ind/k16)