SAMARINDA–Sistem zonasi pendidikan memangkas jarak para pelajar dengan sekolah. Kendati begitu ketersediaan sarana dan prasana pendidikan justru belum merata di setiap kecamatan se-Samarinda.

“Zonasi kan jadi opsi menghapus label sekolah unggulan agar anak-anak bisa mendapat pendidikan yang setara. Tapi, masih ada beberapa kawasan yang jumlah sekolahnya tak sesuai dengan kepadatan penduduk,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Samarinda Joko Wiratno, beberapa waktu lalu.

Beberapa kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kutai Kartanegara seperti, Palaran, Loa Janan Ilir, hingga Samarinda Utara. Ketersediaan bangunan SD atau SMP belum bisa mengakomodasi anak-anak yang sudah masuk usia sekolah di kawasan tersebut.

Pemkot, kata dia, mesti mendata ulang pertumbuhan penduduk seantero Samarinda dan menyesuaikan sarana dan prasarana pendidikan yang ada agar mencukupi. Memang, kebutuhan anggaran terbilang krusial jika berbicara kebutuhan ini. “Ini juga masuk salah satu usulan kami di pandangan fraksi PAN saat pengesahan APBD,” katanya

Tubuh APBD Samarinda 2022 yang menyusut dari tahun ini. Dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 2,6 triliun. Ini jelas membuat anggaran pendidikan yang dialokasikan sesuai amanat UU ikut menyusut.

kebutuhan kota yang segudang membuat setiap anggaran harus dipilah sesuai prioritas. “Makanya perlu siasat pembiayaan lain. Tak bisa bergantung satu sumber,” lanjut politikus PAN Samarinda itu.

Mencari siasat pembiayaan dari sumber lain, sambung Joko, bisa diusahakan lewat dana alokasi khusus (DAK) pendidikan dari pusat. Hearing bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda pun sudah beberapa kali digelar tahun ini, Komisi IV pun mendorong Disdikagar memetakan jumlah siswa per kecamatan dengan daya tampung sarana dan prasarana yang tersedia.

Sarana dan prasarana itu sendiri disesuaikan dengan kewenangan Samarinda, seperti PAUD, taman kanak-kanak, SD, dan SMP. “Sejauh ini belum ada (pemetaan sebaran pelajar se-Samarinda). Makanya kami coba dorong sehingga kita bisa mengawal agar kebutuhan ini bisa diusahakan masuk dalam anggaran daerah,” tandasnya. (ryu/kri/k8)