Prokal.co, Tenggarong – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid menanggapi nilai besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kukar dengan unsur serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan akademisi pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.179.673,00.

menurut Rasid, melihat kondisi saat ini dengan nilai UMK yang ditetapkan masih kurang. Namun ia menghargai kesepakatan yang sudah melalui berbagai tahapan dan kajian yang matang. 

"yang penting tidak memberatkan pelaku usaha dan masih layak nilai Upah untuk karyawan, apalagi kita masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19," katanya.

Rasid berharap, dengan adanya kenaikan UMK tahun depan ini memberikan dampak yang positif bagi para pekerja kita yang ada di Kukar.

"Semoga dengan besaran UMK ini bisa meningkatkan kinerja dari para pekerja kemudian bisa memaksimalkan potensi para pekerja kita yang ada di Kukar," harapnya.

Diketahui, Dewan Pengupahan Daerah telah melakukan pertemuan dengan unsur serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan akademisi di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda), Senin (22/11/2021) lalu, disepakati Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kukar 2022 sebesar Rp. 3.199.654,80, lebih tinggi 0,63 persen dari UMK tahun 2021 sebesar Rp. 3.179.673,00.

Hasil kesepakatan tersebut telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan formula perhitungan UMK Kutai Kartanegara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sesuai dengan data perekonomian dan ketenagakerjaan di Kukar. (Adv/Rh)