Prokal.co, Tenggarong – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2022 pada sidang Paripurna yang digelar pada Selasa (30/11/2021).

Ketua DPRD Abdul Rasid memimpin jalannya sidang didampingi tiga pimpinan dewan yakni Siswo Cahyono, Didik Agung dan Alif Turiadi, Sementara dari Pemerintah hadir Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wabup Kukar Rendi Solihin.

Keduanya sepakat dengan nilai Rp 5,2 triliun dengan rincian terdiri dari pendapatan daerah senilai Rp 4,7 triliun. Masing-masing disumbang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 501 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 4,26 triliun.

Abdul Rasid mengatakan, setela hal tersebut dilakukan akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk dievaluasi atau perbaikan.

"Selama tiga hari dari tanggal penetapan ini akan dievaluasi pemerintah provinsi Kaltim dan semoga tidak ada perubahan," katanya.

Rasid menegaskan, upaya yang dilakukan oleh legislatif adalah langkah percepatan sehingga meminimalisir keterlambatan yang menyebabkan dampak pada pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kukar.

"Bagaimana 2022 harus ada perubahan percepatan pekerjaan pembangunan di Kukar," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah menambahkan, bahwa pengesahan Perda APBD Kukar 2022 ini lebih cepat dari jadwal yang disepakati. Dan dianggap menjadi langkah yang baik untuk menyongsong pekerjaan pada tahun 2022 mendatang.

"Ini bentuk tekad luar biasa dari semua pihak, salah satunya DPRD Kukar. Dimana bakal ada perubahan ritme kerja pada tahun 2022 mendatang. Dimana proses pengerjaan kegiatan akan dikerjakan lebih awal," tuturnya.

Edi Damansyah juga meminta semua pihak bisa turut mengawasi pelaksanaan APBD Kukar 2022.

"Dimana memastikan jika APBD Kukar yang baru disahkan bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kukar secara luas. Tolong dikawal semua, memastikan APBD Kukar tepat sasaran," tandasnya. (adv/Rh)