Peningkatan kualitas data pertanahan terus ditingkatkan. Saat ini progresnya sudah mencapai 71 persen.

 

SAMARINDA – Pemerintah sejauh ini memastikan bahwa lahan di kawasan calon ibu kota negara (IKN) yang baru bakal dibekukan. Hal ini untuk menghindari spekulan tanah mendapat ruang “bermain” di kawasan IKN.

"Kami akan freeze terlebih dahulu. Untuk lahan IKN seluas 260 ribu hektare," kata Kepala Badan Pertanahan Kaltim Asnaedi, akhir pekan lalu.

Pihaknya juga memberikan perhatian di kawasan penyangga IKN. Jika ada spekulan yang bermain, bisa berhadapan dengan hukum. Sebab, upaya pengamanan juga diutamakan. Risiko urusan tanah ketika IKN nanti dibangun, memang disadari. Karena itu, diupayakan urusan tanah bisa benar-benar klir dan masyarakat bisa mendapatkan sertifikat tanahnya.

Dia memaparkan, capaian pendaftaran tanah di Kalimantan Timur saat ini telah terdaftar 1,22 juta bidang tanah atau sekitar 55 persen dari total estimasi keseluruhan bidang tanah yang ada.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kaltim telah berjalan  selama lima tahun dan selama waktu tersebut telah dilakukan pendaftaran tanah 658.000 bidang yang dibiayai, baik dari APBN maupun pinjaman luar negeri.

"Capaian tersebut bukanlah capaian yang kecil, mengingat sebelumnya capaian pendaftaran tanah dari 1960 sampai 2017 baru sekitar 850 ribu," jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga telah melaksanakan peningkatan kualitas data pertanahan. Awal 2020 capaian data siap elektronik baru berkisar 15 persen, telah meningkat dengan capaian saat ini yang mencapai 71 persen. Ini menjadi komitmen untuk terus meningkatkan kualitas data pertanahan, sehingga dapat mendukung terlaksananya pelayanan elektronik di seluruh kantor pertanahan.

Sebelumnya, pada Maret lalu, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra juga menegaskan persoalan tanah di BPN sudah selesai. Lahan segala macam sudah beres. "Tinggal masalah tata ruang, masterplan harus dicocokkan dengan desainnya. Bappenas untuk masterplan, Kementerian PUPR untuk desain, dan tata ruang dari kami (ATR/BPN). Koordinasi terus jalan, presiden kasih arahan jelas," kata dia. (nyc/dwi/k16)