Lalu lintas kapal di Teluk Balikpapan semakin padat. Dalam sebulan, sekitar seribu. Kapal melintas. Volumenya diprediksi meningkat tiga kali lipat bila pemindahan IKN dimulai tahun depan.

 

BALIKPAPAN-Berdasarkan data Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan, hingga September 2021, tercatat 10.373 kapal dalam negeri berkunjung ke Pelabuhan Balikpapan. Sementara kapal luar negeri, jumlahnya 839. Intensitas kunjungan terus mengalami peningkatan. Namun, tidak diimbangi dengan lebar alur pelayaran Balikpapan.

“Dalam sebulan, ada 1.000 hingga 1.100 kapal yang tiba dan berangkat di Pelabuhan Balikpapan. Apabila, kegiatan pembangunan IKN (ibu kota negara) dimulai, maka seluruh aktivitas untuk pembangunan akan meningkat sangat luar biasa,” kata Kepala KSOP Kelas I Balikpapan M Takwim Masuku dalam focus group discussion (FGD) Penyegaran Peraturan Kenavigasian terkait Fungsi Keselamatan Pelayaran dan Optimalisasi Pelayanan di Alur Balikpapan, pekan lalu.

Mantan kepala KSOP Kelas I Sorong, Papua, ini menerangkan, tidak ada alternatif lain untuk mendistribusikan logistik pembangunan IKN. Kecuali melalui perairan Teluk Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dengan demikian, dapat dibayangkan jumlah bangunan kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta saat ini, akan dibangun di IKN. “Itu baru (bangunan) pemerintahan saja, yang akan dibangun di wilayah kita. Kalau sekarang traffic-nya 1.000 kapal per bulan, berarti ke depan, paling tidak 2 atau 3 kali lipat dari itu,” ungkap Takwim.

Oleh karena itu, sambung dia, pemangku kebijakan di sektor perhubungan laut perlu menyusun prediksi lalu lintas di perairan Balikpapan untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Guna mengantisipasi tingginya lalu lintas perairan di Teluk Balikpapan. “Baik dari kedalaman, lebarnya, maupun traffic kapal yang akan melintasi alur Teluk Balikpapan. Ini akan sangat tinggi,” katanya. Apalagi, kata Takwim, dari sisi pelabuhan, sentral distribusi logistik pada pelabuhan Balikpapan yang ada saat ini bisa dipastikan belum bisa menangani.

Menurutnya, perlu diantisipasi mulai sekarang terkait tingginya distribusi logistik pada saat pra-konstruksi dan konstruksi IKN. “Dari sisi pelabuhan saja begitu. Tentunya dari sisi alur kita harus betul-betul siap. Sehingga pada saat IKN sudah mulai diundangkan, dan kegiatan sudah mulai berjalan, kita semua yang punya kepentingan di sisi laut, akan berinteraksi langsung dengan aktivitas yang sangat luar biasa. Apalagi kita tahu kondisi eksisting Teluk Balikpapan sudah sangat padat. Dari kegiatan oil dan gas dan sebagainya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Program dan Evaluasi Distrik Navigasi (Disnav) Kelas I Samarinda menerangkan, dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 442 Tahun 2017, kedalaman minimal yang ditetapkan untuk alur pelayaran masuk Pelabuhan Balikpapan, yaitu 13-22 meter LWS (low water spring) atau muka air laut surut terendah. Dengan panjang alur pelayaran adalah 11.332 nautical miles (NM) atau 20.988 kilometer. Untuk Terminal Kariangau, 12.268 nautical miles (NM) atau 22.721 kilometer. “Sehingga kapal dengan ukuran sarat (draft) minimal 11 meter dapat melalui alur pelayaran masuk Pelabuhan Balikpapan,” kata dia.

Sementara itu, sistem rute yang ditetapkan pada alur pelayaran masuk Pelabuhan Balikpapan, adalah rute dua arah atau two ways routes. Dengan lebar alur 400 meter. Namun untuk kapal dengan draftlebih dari 10 meter, yang masuk maupun keluar pelabuhan Balikpapan dari bouy (penanda yang diletakkan di laut agar kapal tidak merapat karena kedalaman laut yang terlalu dangkal) 0 (MPMT) sampai bouy nomor 9, disarankan dilakukan dengan rute satu arah atau one way route. Dan direncanakan untuk melakukan penambahan alur Mentawir.

Disnav Samarinda telah menyusun 7 koordinat alur pelayaran masuk maupun alur pelayaran keluar pada alur Mentawir itu. “Rencana ini, kaitannya dengan IKN. Dan baru perencanaan dari Disnav Samarinda untuk penambahan panjang alur menuju IKN. Untuk penetapannya, masih belum. Tergantung nanti masukan dari segi ekonomi untuk mempercepat IKN itu,” pungkas dia. (kip/riz/k16)