SAMARINDA-Nilai rancangan APBD Murni 2022 Kaltim diperkirakan Rp 10,86 triliun untuk pendapatan. Naik Rp 1,2 triliun dibandingkan 2021. Sementara angka belanja, senilai Rp 11,5 triliun, turun dibandingkan 2021 yang sebesar Rp 11,61 triliun. Kekurangan untuk menutupi belanja, menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran dan belanja efektif. Hal ini disampaikan pada Rapat Paripurna Jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi DPRD Kaltim, (26/11).

Dijadwalkan, pengesahan APBD Murni 2022 Kaltim dilakukan sebelum 30 November 2021. Jadi, pada Senin (29/11), dilakukan kesepakatan terlebih dulu antara DPRD dan pemprov terkait rancangan APBD 2022. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan, meski mengejar deadline, pandangan fraksi tetap dilakukan untuk dilakukan koreksi. "Pemprov kami beri kesempatan, pada dasarnya yang dijawab pemerintah merupakan jawaban dari PA (pandangan akhir) fraksi. Termasuk meliputi tertib anggaran, SiLPA, infrastruktur, kesehatan pendidikan termasuk Pergub 49 yang bakal dievaluasi, yang dianggap menyebabkan hambatan-hambatan. Rencana persetujuan Senin (29/11) siang," kata Makmur.

Sementara itu, mewakili pemprov, Asisten III Sekprov Kaltim Fathul Halim menjelaskan, dalam APBD murni 2022 yang dirancang, sejumlah Rp 652 miliar digunakan untuk perbaikan jalan. Anggaran itu tersebar. Namun, dominan di Kabupaten Kukar, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan penunjang IKN. "Tapi enggak meninggalkan daerah lain, semua disesuaikan," jelas Fathul. Termasuk pembangunan sektor kesehatan di empat rumah sakit pelat merah.

Yakni Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan, RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS), RS Mata, dan Korpri di Samarinda. Tahun ini, ditargetkan penyelesaian bangunan fisik. Lalu tahun depan, giliran pengadaan sarana dan prasarananya, sehingga pemanfaatannya secara bertahap.

"Yang jelas semua RS (rumah sakit) berjalan. Sapras (sarana prasarana) ditambah dari yang sudah ada," kata dia. Sementara pembangunan gedung baru RSUD AWS yang tahun lalu diajukan untuk masuk kontrak tahun jamak, maka 2022 tetap tak ada kontrak tahun jamak.

"Target 2022 saya lupa pastinya. Tapi target pembangunan tahunan, tidak MYC (multiyears contract) saya lupa rincinya. Nah, pengembangan yang sudah ada seperti renovasi," sambung Fathul. Perihal Pergub 49 yang diprotes banyak anggota dewan, Fathul menjelaskan, jawaban gubernur adalah dikaji. pergub ini sudah terbit, kalau dikaji berarti dilihat pasal mana yang berbenturan, mana yang bisa diteruskan.

"Pergub itu untuk bankeu (bantuan keuangan), bukan pokir (pokok pikiran), kalau memang dianggap perlu dilakukan penyempurnaan, tentu dilakukan pengkajian. Ada potensi perubahan, tergantung kajian. Karena ada banyak yang dianggap berbenturan, pasti akan dikaji secara mendalam," jelasnya. Di sisi lain, serapan APBD 2021 Kaltim masih belum maksimal. Baru lebih sedikit dari setengah serapan APBD Kaltim. Padahal, akhir tahun sudah di depan mata. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sa'duddin mengatakan, serapan anggaran sampai 25 November sekitar 65 persen. Dia pun berharap ada kenaikan serapan hingga 20 persen dalam satu setengah bulan ini. "Mudah-mudahan sampai akhir tahun dapat mencapai sekitar 85 persen," harapnya.

Untuk perincian serapan anggaran tiap organisasi perangkat daerah, masih ada yang serapannya kecil. Data yang dia miliki, sampai akhir Oktober paling tinggi adalah serapan Dinas Pemuda dan Olahraga yang mencapai 93 persen. Sedangkan, yang terendah adalah Biro Kesra yang hanya 17 persen. (nyc/riz/k16)