SAMARINDA–Penanganan banjir di Kota Tepian masih jadi atensi para legislator dalam pembahasan APBD 2022. Khususnya konektivitas antar-proyek yang sudah dikerjakan, atau berjalan dengan Sungai Karang Mumus (SKM) yang jadi sentral pengendalian banjir di Samarinda.

“Saat ini kan banyak proyek drainase yang berjalan. Tapi yang perlu diperhatikan koneksi kegiatan-kegiatan itu ke SKM seperti apa. Samarinda, di luar kawasan Samarinda Seberang, kan SKM kuncinya. Banjir sering terjadi karena air sungai yang meluap,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Samarinda Jasno.

Daya tampung penguatan drainase yang sudah ada atau yang sedang dikerjakan perlu diatensi, agar tak melebihi kapasitas SKM. Jika begitu, air hanya akan mengendap dan tak mengalir ke SKM. “Kan penguatan drainase banyak yang tersebar. Ada drainase lingkungan hingga drainase utama seperti di sekitar Mal Lembuswana,” katanya.

Karena itu, mengawal kualitas daya tampung SKM juga tak boleh dilupakan. Apalagi jika nanti proyek yang ada justru memiliki kedalaman yang melebihi SKM. Mengurusi SKM memang tak bisa bergantung pada kocek daerah. Mengingat, APBD 2022 diproyek sebesar Rp 2,8 triliun, belum termasuk bantuan keuangan provinsi hingga pusat.

Rutin mengeruk, menurut politikus PAN Samarinda itu, justru boros anggaran sehingga penurapan jadi opsi terbaik. Namun, urusan kocek menurap SKM jelas sangat besar, karena itu perlu mencari opsi pembiayaan lain.

Turap tentu akan lebih efektif jika ditempuh dari kawasan hulu atau sisi sungai yang mengular. “Memang perlu bareng seluruh elemen. Pemkot, pemprov, hingga pusat atau BWS (Balai Wilayah Sungai). Makanya perlu disiasati seperti apa menekan sedimentasi sungai yang jadi masalah utama,” kuncinya. (ryu/dra)