Stok solar masih aman hingga akhir tahun. Namun, distribusi BBM bersubsidi itu ke SPBU dibatasi. Itu yang diduga jadi salah satu penyebab antrean mengular di pom bensin.

 

BALIKPAPAN-Pembatasan penyaluran solar bukan tanpa sebab. Mengingat Pertamina berkepentingan agar bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu bisa “diminum” oleh kendaraan yang telah ditentukan. Di samping itu, mengendalikan distribusi solar bersubsidi agar bisa bertahan hingga akhir tahun.

Pengaturan penggunaan solar bersubsidi itu mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Di samping itu, pemerintah memberikan kewenangan bagi Pertamina hanya untuk menyediakan dan menyalurkan BBM sesuai ketentuan.

Untuk produk solar jenis BBM tertentu (JBT), Pertamina berkewajiban menyalurkan sesuai kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ke lembaga penyalur resmi, yakni SPBU.

Pada 2021, kuota yang diberikan untuk produk solar JBT di Kaltim sebanyak 211.588 kiloliter (kl). Dan realisasi solar JBT YTD (year to date) pada Oktober 2021 sebesar 177.152 kl. Dari kuota berjalan pada Oktober sebesar 176.227 kl. Sehingga, sudah lebih 1 persen, dari kuota yang ditetapkan bulan lalu.

“Berkaca pada realisasi hingga Oktober 2021, masih ada sisa kuota hingga Desember tahun 2021. Diperlukan pengawasan dari berbagai pihak agar tetap tepat sasaran,” terang dia dalam keterangan resminya, Senin (22/11).

Satria menambahkan, dari 162 SPBU di Kaltim, terdapat 99 SPBU yang terdiri dari 51 reguler dan 48 non-reguler melayani produk solar JBT. Sedangkan untuk penambahan SPBU, Pertamina siap berkoordinasi dengan regulator terkait. “Pertamina menginstruksikan kepada seluruh SPBU melayani penjualan solar JBT. Sesuai aturan dan tipe jenis kendaraan,” jelasnya. 

Selain itu, bentuk pengendalian yang dilakukan Pertamina pada SPBU agar tepat sasaran adalah melakukan pembatasan pembelian solar JBT untuk kategori per kendaraan dalam sehari. Lalu pencatatan nomor polisi (nopol). Pembatasan pembelian solar JBT hanya berlaku sekali per kendaraan setiap harinya tidak boleh berulang.

“Bila ada SPBU yang menyalurkan solar JBT tidak sesuai ketentuan, maka SPBU bisa diberikan sanksi. Berupa pengurangan pengiriman BBM ke SPBU tersebut hingga pemutusan hubungan usaha,” tegas Satria. 

Hingga November 2021, tercatat terdapat empat SPBU yang diberikan sanksi atas pelanggaran penjualan solar JBT tersebut. SPBU tersebut, tersebar di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Timur (Kutim).

Di mana, pelanggaran yang dilakukan adalah tidak dilakukannya prosedur pencatatan nopol dan menjual solar JBT ke konsumen yang sama secara berulang. “Pertamina memberikan sanksi berupa pengurangan hingga penghentian sementara pasokan di SPBU tersebut. Kami mengapresiasi pemerintah daerah, dinas terkait, dan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan menindak dan menertibkan pelanggaran distribusi solar JBT yang terjadi di luar lembaga penyalur resmi,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop-UKM) Kaltim HM Yadi Robyan Noor mengatakan, persoalan distribusi solar subsidi itu akan dibahas bersama dalam rapat koordinasi (rakor) di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, pagi ini (23/11).

Pihaknya juga mengundang Pertamina, untuk membahas mengenai penyaluran solar subsidi sejak 2019 hingga Oktober 2021. “Kami ingin memastikan jumlah pasokan atau ketersediaan berdasarkan kuota, distribusi, dan realisasinya,” katanya kepada Kaltim Post, Senin (22/11).

Pria berkacamata itu mengatakan, Disperindagkop-UKM Kaltim sudah melakukan pendataan mengenai keperluan solar bersubsidi di kabupaten/kota di Kaltim. Yang akan dibahas secara rinci, dalam rakor yang turut membahas barang keperluan pokok dan penting menjelang Natal dan tahun baru (Nataru).

Seperti diketahui, antrean solar terlihat di sejumlah SPBU di Balikpapan. Pemandangan itu sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Bahkan persoalan kelangkaan solar subsidi di SPBU kerap terjadi saban tahun. Hingga sekarang belum ada solusi berarti. Imbas dari kelangkaan solar bersubsidi itu, membuat sejumlah pengendara truk bermalam di sekitar SPBU.

Ada dugaan BBM bersubsidi itu “diminum” alat berat di lokasi tambang. Padahal, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 melarang kendaraan tambang dan perkebunan mengonsumsi BBM bersubsidi. (kip/rom/k15)