Pemprov Kaltim mengambil kebijakan darurat untuk menyelamatkan puluhan mahasiswa asal Benua Etam yang kuliah di Republik Sudan. Saat ini sedikitnya 20 mahasiswa dari Kaltim, termasuk dua di antaranya dari Penajam Paser Utara (PPU) terjebak pada pergolakan militer di negara tersebut.

 

PENAJAM – Sejumlah mahasiswa itu tidak bisa melanjutkan perkuliahan dan terancam keselamatan jiwanya setelah militer melakukan kudeta atas kepemimpinan negara tersebut beberapa waktu lalu.

“Pemprov Kaltim turut prihatin atas situasi konflik yang terjadi di Sudan, seraya berharap konflik segera berakhir dan kehidupan normal kembali,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Mohammad Jauhar Effendi kemarin.

Menyimak kondisi situasional di Sudan, Mohammad Jauhar Effendi meminta para mahasiswa melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kota Khartoum. “Komunikasi jangan sampai putus, sehingga ketika keadaan memburuk, cepat dilakukan upaya evakuasi. Di kawasan KBRI ada hak kekebalan diplomatik,” katanya.

Berkaitan dampak keuangan mahasiswa akibat pergolakan di Sudan, ia mengatakan, pihaknya belum pernah menerima atau membaca proposal yang dikirim mahasiswa ke Pemprov Kaltim, yang isinya minta dukungan finansial. Namun, ia segera menyarankan agar Pemprov Kaltim mengambil langkah segera.

“Kapan dikirim? Dan, dikirim via apa? Nanti saya coba laporkan ke Pak Gubernur atau Pak Wagub, supaya bisa diambil kebijakan karena kondisi darurat,” ujarnya.

Seperti diberitakan, gejolak krisis di Republik Sudan itu berdampak pada puluhan mahasiswa asal Kaltim yang kuliah di negara yang terletak di timur laut Benua Afrika itu. Saat ini dilaporkan kondisinya berangsur membaik, tapi potensi ancaman keselamatan jiwa di luar rumah tetap tak bisa diabaikan.

Akibatnya, puluhan mahasiswa asal Kaltim yang kuliah di sana terjebak dan tidak berani keluar rumah, terlebih ke kampus tempatnya belajar. Dampak lain yang paling terasa bagi mahasiswa khususnya asal Kaltim adalah dalam hal kebutuhan bahan pokok. Juga biaya sewa kontrakan rumah yang tiba-tiba naik tinggi.

“Di lain sisi, tidak semua mahasiswa Kaltim tinggal di asrama karena sudah terisi penuh, sehingga harus mengontrak di luar dormitory (asrama),” kata Burhanudin Robani, mahasiswa asal Gunung Intan, Kecamatan Babulu, yang kuliah di International University of Africa.

Dia mengatakan, kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) sulit dicari setelah pelabuhan laut di Sudan diblokade. Kalau ada, harganya sangat mahal. Kondisi seperti itu diperparah kelangkaan gas untuk masak dan harga rumah kontrakan mahasiswa turut naik yang semula berkisar 100 dolar, kini jadi 300 dolar.

“Mahasiswa sudah mengirimkan proposal permintaan bantuan ke Pemprov Kaltim. Namun belum ada respons hingga sekarang,” kata Burhanudin Robani.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU Anang Widianto dihubungi koran ini, Senin (22/11), mengatakan, ada dua warga PPU yang kuliah di Sudan. Salah satunya Burhanudin Robani. Kedua mahasiswa itu, kata dia, mendapatkan beasiswa dari Pemkab PPU.

“Burhanudin Robani sudah menerima beasiswa 2020. Nah, yang untuk 2021 ini belum cair akibat kondisi keuangan daerah,” kata Anang Widianto.

Ia turut prihatin atas krisis yang terjadi di Sudan, dan berharap mahasiswa asal PPU tetap dalam kondisi baik. Pemkab berupaya dan berharap, beasiswa yang diajukan pencairannya dapat segera cair. Dengan demikian, dapat digunakan mahasiswa di Sudan khususnya, untuk menunjang biaya hidup di sana.

“Kami berharap pula mahasiswa senantiasa berkomunikasi dengan KBRI setempat. Semoga krisis di Sudan segera membaik dan semakin kondusif,” tambahnya. (ari/kri/k16)