Prokal.co, Tenggarong – Stelah menyepakati hasil Rancangan KUA PPAS APBD 2022. Kini DPRD Kukar melakukan percepatan pembahasan APBD 2022 agar bisa segera di sah kan.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kukar Alif Turiadi, dimana langkah ini menjadi terus berjalan dan berlangsung tepat waktu.

"Pemantapan kinerja Banggar, untuk percepatan mekanisme dan tahapan-tahapan di dalam penyusunan APBD," katanya.

Ia menyebutkan dalam proses pembahasan di rapat Banggar yang juga melibatkan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini tidak boleh lambat, karena akan dianggap lalai dan berpotensi mendapatkan sanksi.

"Jadi tahapan penyusunannya jangan sampai lalai, kalau itu lalai baik itu dari eksekutif ya eksekutif yang akan kena sanksinya, legislatif yang terlambat ya legislatif yang kena sanksinya jadi ada time schedule-nya ada," jelasnya.

Adapun sanksinya akan ditetapkan apabila pembahasan tidak menyepakati waktu yang telah ditentukan untuk penyelesaiannya adalah tidak digaji selama satu semester. 

"Jika tidak terbatas tidak terbahas maka pemerintah dianggap lalai dalam menyusun itu. Maka akan menjadi punishment nya. Kalau dia cepat ya bagus karena mekanisme nya begitu, kalau lalai akan mendapatkan teguran akan mendapat sanksi bahkan tidak akan mendapatkan gaji selama enam bulan," pungkasnya. (adv/Rh)