Kelapa sawit tidak menjadi penyebab utama rusaknya hutan. Justru dibandingkan dengan sumber minyak nabati lain, kontribusinya paling rendah. Apalagi para perusahaan memiliki komitmen melindungi hutan, bahkan menjadikannya sarana penunjang pendidikan. Sesuai aturan pemerintah.

 

ROZAQA Wahyurianto Adityatama sedang serius-seriusnya. Pandangan matanya dengan tajam melihat jalur tanah di depan. Kaki kiri dengan lihai menginjak pedal kopling, sementara yang kanan mengatur kecepatan di pedal gas. Sesekali pandangannya dialihkan ke keranjang di bak belakang. Kecepatan mobil langsung diturunkan ketika burung hantu yang dibawanya terlihat panik.

Siang itu, dia bersama tim sustainability PT Sumber Kharisma Persada (SKP) menuju Blok OB 18. Salah satu kawasan perkebunan sawit di wilayah konsesi anak usaha PT Astra Agro Lestari tersebut. Di sana, mereka berencana melepas delapan spesies burung hantu. Sebagai upaya pengendalian hama tikus yang kerap merusak tanaman.

“Ini salah satu ikhtiar kami dalam menjaga lingkungan dari pemakaian zat-zat kimia untuk pemberantasan hama,” ungkap pria yang menjabat Asisten Sustainability itu, Kamis (18/11).

Wahyu menambahkan, pada tahun ini, pihaknya melepas delapan spesies atau empat pasang burung hantu. Melanjutkan program tahun lalu yang sudah melepasliarkan 11 spesies. Diharapkan, satu spesies burung hantu bisa meng-cover 25 hektare kebun sawit. “Namun luasannya bisa lebih dari itu karena burung ini bebas terbang lebih jauh. Cover area burung hantu juga tidak sama dan bisa berpindah,” sambungnya.

Kehadiran burung hantu melengkapi ekosistem perkebunan yang sengaja dipertahankan untuk mengendalikan hama. Seperti burung elang, ular cobra dan ular sawah. Tak hanya itu, beberapa hewan seperti burung-burung kecil hingga beruk juga dibiarkan hidup di perkebunan mereka.

Wahyu membeberkan, wilayah konsesi PT SKP memang sangat menarik. Selain berdampingan dengan hutan alam, juga memiliki kawasan yang masuk Karst Sangkulirang Mangkalihat. Makanya, di SKP ada tiga kepingan area konservasi hutan. Satu area yang berukuran besar, berdampingan dengan hutan alam.

Sementara dua kepingan lain masuk kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat. Ini yang mereka jaga agar sumber mata air di lima desa sekitar perusahaan selalu aman. Yakni, Desa Perimbang, Saka, Pantai Sejahtera, Tanjung Manis, dan Kerayaan. Di lima desa tersebut ada tiga anak sungai yang melintas, dengan sumber utama airnya dari kawasan karst di wilayah konservasi PT SKP. Yaitu sungai Peridan, Subat, dan Kumut.

Nah, untuk mempertahankan kualitas air, perusahaan melakukan beberapa treatment. Pertama, di sepanjang aliran sungai mereka mempertahankan semak belukar di bawah pepohonan kelapa sawit. Jadi kondisinya berbeda dengan blok-blok lain yang memiliki “lantai” bersih. Di sini justru terlihat seperti hutan, tapi terawat.

Dari semak belukar ini pula lah, beberapa hewan ekosistem pengendali hama perkebunan kelapa sawit tersebut tinggal. Selain itu, hadirnya semak belukar difungsikan sebagai penahan laju limpahan air permukaan jika terjadi hujan lebat. Supaya di daerah permukiman tidak banjir.

Kedua, mereka juga mempertahankan terasering atau sengkedan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Juga sebagai penahan abrasi di wilayah kerja mereka yang beberapa di antaranya memang berbukit.

“Kami juga memasang plang di kanan dan kiri aliran sungai. Berjarak 50 meter. Sebagai penanda para pekerja kami dalam pemberian pupuk kimia. Jadi kalau sudah sampai batas tersebut, mereka harus memberikan pupuk secara manual. Agar tidak mencemari air sungai,” beber Wahyu.

“Semak belukar yang kami rawat ini juga menjadi penahan pupuk kimia yang diinjeksikan ke kebun-kebun. Jadi tidak larut langsung ke sungai dan kualitas air tetap terjaga. Kami membuktikan bahwa kelapa sawit tidak mengganggu sumber-sumber mata air seperti yang dituduhkan selama ini,” timpal Adlan Yusran, analyst sustainabilityPT SKP.

Setiap tahunnya, mereka mendapat audit dari PT Global Quality Analitical yang meneliti kualitas air di sekitar perusahaan. Seperti parameter odor untuk menentukan bau atau tidaknya air, taste untuk rasa, hingga kandungan chemical organik dan anorganiknya. Sesuai aturan yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 32 Tahun 2017.

“Alhamdulillah semuanya masih di bawah ambang batas minimal. Sehingga air di sungai-sungai tersebut boleh dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tidak ada masalah,” tambah Adlan.

Bagusnya, sumber mata air ini pula yang dimanfaatkan masyarakat di sekitar perkebunan untuk ikut menanam kelapa sawit secara mandiri. Beberapa mengikuti program plasma dari perkebunan.

Sadar pentingnya meningkatkan laju produksi perkebunan, pihak PT SKP tak segan berbagi ilmu kepada kelompok tani di sekitar perusahaan. Mereka kerap melakukan penyuluhan terkait pengelolaan kebun yang baik. Termasuk di masa pandemi. Namun, metode yang digunakan berbeda. Jika sebelumnya diadakan pertemuan dengan banyak peserta, saat ini door to door ke masing-masing ketua kelompok.

Untuk tahun lalu, juga dilakukan secara virtual sebanyak dua kali. Dengan materi mempertahankan aneka ragam hayati di perkebunan serta penggunaan pupuk ramah lingkungan.

Ya, PT SKP memang memiliki komitmen tinggi dalam menjaga lingkungan. Mereka sama sekali tidak membuang limbah dari pabrik pengolahan kelapa sawit. Justru mengolah dan memanfaatkannya untuk meningkatkan produksi perkebunan. Untuk limbah padat seperti tandan kosong langsung mereka jadikan pupuk organik di kebun inti dan plasma.

Sementara itu, cangkang dan fiber mereka gunakan sebagai bahan bakar di boiler. “Dengan penggunaan cangkang dan fiber, kami lebih hemat dalam pemakaian solar dan tentunya turut mengurangi emisi karbon ke udara. Memang belum bisa lepas sepenuhnya dari solar, karena untuk awal-awal menyalakan boiler harus dibantu dengan mesin,” beber Adlan.

Sedangkan limbah cair dari proses memasak tandan buah segar dilakukan beberapa tindakan sehingga bisa menjadi pupuk cair. Seperti pemberian bakteri hingga proses pencampuran di bak penampungan sebelum dimasukkan ke sumur-sumur buatan di tengah kebun sawit.

“Proses ini harus kita lewati karena kalau langsung kita berikan ke tanaman bisa mati. Kan suhunya tinggi sekali. Jadi harus didinginkan dulu selama 24 jam sebelum bisa didistribusikan ke blok-blok kelapa sawit. Jadi limbah sama sekali tidak ada yang dibuang, apalagi ke sungai. Pengelolaan air limbah kami saat ini mendapatkan proper hijau dari pemerintah,” tambah Asisten SHE PT SKP Praji Wazhary.

Disinggung mengenai rawannya terjadi konflik dengan orangutan, mereka menyebut sejak dibukanya lahan perkebunan belum ditemukan kasus tersebut. Sebab kebunnya terpisahkan dengan Sungai Sangkulirang yang memiliki lebar 200 meter. “Kebetulan di seberang sungai, ada Taman Nasional Kutai yang alamnya sangat terjaga. Sehingga para orangutan kemungkinan tinggal di sana dan tidak mengganggu kebun kami,” tutur Wahyu.

Adapun luas wilayah konservasi yang dirawat keaslian hutan dan keanekaragaman hayatinya oleh PT SKP sebesar 33 persen dari luas konsesi yang dipegang, seluas 75.485 hektare. Ini jauh di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah daerah. Lewat Peraturan Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005, di mana perusahaan hanya wajib menyisakan 10 persen dari wilayah konsesi untuk konservasi.

Berbeda dengan PT SKP yang fokus menjaga kualitas hutan di daerah konservasinya, PT Karyanusa Eka Daya (KED) memanfaatkan wilayah konservasinya sebagai penunjang pendidikan di Sekolah Kebun Astra Agro Lestari. Di wilayah dengan luas 1.200 hektare, mereka membuat arena outbound hingga membangun beberapa pendapa untuk para siswa belajar.

Di sini, siswa bisa melihat langsung aneka ragam hewan sembari belajar. Ditemani kicauan burung-burung kecil. Asyik. Bahkan sebelum pandemi sempat digelar Telen Super Camp. Terdiri dari lomba-lomba kepramukaan hingga menjelajah hutan. Diikuti siswa yang tergabung dalam organisasi pramuka sekolah se-Kecamatan Telen, Kutai Timur.

“Dalam kegiatan ini kami memberi informasi kepada siswa tentang cara mengelola lingkungan hingga mencintai hutan,” pungkas Adlan.

Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi menargetkan, seluruh anggota Gapki yang terdiri dari 750 perusahaan sudah mengantongi sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada akhir tahun 2021.

Ini sebagai bukti bahwa para pelaku usaha di perkebunan kelapa sawit selalu mengikuti standar sistem usaha perkebunan yang layak ekonomi, sosial, dan ramah lingkungan. Sesuai standar yang diterapkan Pemerintah Indonesia. Bahkan, ada yang lebih banyak memberi seperti PT SKP yang menyiapkan konservasi seluas 33 persen dari konsesi.

Dia juga membantah bahwa kelapa sawit sebagai sumber utama deforestrasi di Tanah Air maupun global. Sebab jika dibandingkan dengan sumber minyak nabati lain, luasan perkebunan kelapa sawit jauh lebih kecil. Namun, produksinya bisa lebih besar. Contohnya di Indonesia hanya ada 16 juta hektare untuk seluruh perkebunan dari total luas daratan Indonesia yang mencapai 197 hektare.

“Bandingkan dengan luas perkebunan soya di Amerika yang mencapai ratusan juta hektare. Bunga matahari di Eropa juga lebih luas. Tapi dengan luasan yang lebih kecil, produksi kelapa sawit ternyata lebih besar. Ini yang membuat mereka takut bersaing, sehingga melempar isu negatif tentang kelapa sawit,” ujarnya dalam kegiatan Journalist Fellowship and Training Batch II Kalimantan garapan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), baru-baru ini.

Dia menyebutkan, luas perkebunan kelapa sawit yang mencapai 16 juta hektare tersebut sangat layak untuk satu sektor usaha yang saat ini kontribusinya terhadap perekonomian nasional terus meningkat. Apalagi dari 16 juta hektare tersebut, 43 persennya dimiliki petani mandiri. Kalau diganggu atau hilang, jutaan petani dipastikan kehilangan mata pencarian dan tentunya mengganggu perekonomian serta keamanan sosial.

Di masa pandemi, kinerja ekspor non-migas yang di dalamnya ada minyak kelapa sawit dan turunannya juga memiliki peran yang besar. Pada Agustus 2020 ekspornya mencapai USD 97,886 miliar, tahun ini naik 37 persen di level USD 134,132 miliar. Adapun nilai total ekspor CPO sepanjang 2020 mencapai USD 22,79 miliar, lebih tinggi dari tahun sebelumnya di angka USD 20,22 miliar.

Terkait rencana Presiden Joko Widodo yang menginginkan ekspor tidak hanya CPO melainkan barang olahan, Tofan mengungkapkan saat ini sudah banyak turunan dari kelapa sawit yang dikirim ke luar negeri. Bahkan dari ekspor mencapai 34 juta ton, hanya 7,17 juta ton yang berbentuk CPO. Selebihnya sudah dalam bentuk olahan.

“Sebesar 60 persen sudah diekspor dalam bentuk olahan. Kalau bicara mengenai ekspor produk kelapa sawit yang bisa langsung dikonsumsi, itu isu berbeda. Harus menyiapkan diri, membuat blue print agar Indonesia mampu menciptakan hilirisasi yang menghasilkan end product. Dan ini perlu waktu untuk bersaing dengan perusahaan besar yang berkecimpung di industri ini ratusan tahun seperti Unilever,” jelasnya.

Selain mendorong kinerja ekspor, kelapa sawit juga turut membantu negara melakukan penghematan devisa sebesar USD 8 miliar atau setara Rp 116 triliun berkat program mandatori biodiesel atau menghemat impor minyak mentah. Angka ini bisa meningkat lebih signifikan jika pemerintah menjalankan B-40 yang tengah dalam uji coba. 

“Kontribusi kelapa sawit sangat luar biasa. Apalagi ada 4,4 juta pekerja langsung dan 12 juta pekerja tidak langsung yang bergantung di sektor ini,” bebernya.

Saat ini, harga tandan buah segar kelapa sawit juga sedang tinggi-tingginya. Disebabkan adanya penurunan produksi sumber minyak nabati lain. Juga, produksi minyak kelapa sawit seperti Malaysia. Di lain sisi, permintaan sedang tinggi karena industri tengah berjalan seiring menurunnya kasus pandemi corona.

Di Kaltim, harga TBS per Oktober 2021 menyentuh Rp 2.551 per kilogramnya. Ini merupakan harga tertinggi sepanjang sejarah. Pengamat Pembangunan Pertanian Pedesaan Ibrahim mengatakan, berkat tingginya harga TBS, kemampuan daya beli petani di sektor tanaman perkebunan rakyat tercatat paling tinggi. Di level 161. DI atas peternakan dan petani hortikultura masing-masing 105 dan 102.

“Di masa pandemi, perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penolong ekonomi di daerah karena di saat yang lain turun, pendapatan petani justru terus meningkat,” ujarnya.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementan/Ketua Sekretariat Pelaksana RAN KSB Dedi Djunaedi menambahkan, per Maret 2021 sudah ada 755 perusahaan yang mengantongi sertifikat ISPO. Terdiri dari 668 dari perusahaan besar swasta, 67 perusahaan besar negara, dan 20 perkebunan rakyat. Khusus perkebunan rakyat terdiri dari 14 koperasi, 4 KUD, 1 BumDes, dan 2 Gapoktan.

Kalau dilihat dari luas perkebunan sawitnya mencapai 5,8 juta hektare atau 35,40 persen dari total 16,38 juta hektare perkebunan sawit di Tanah Air. Terdiri dari 5,45 juta hektare atau 62,76 persen dari 8,69 juta hektare perkebunan besar swasta. Sebanyak 320 ribu hektare perusahaan besar negara dan 12.768 hektare perkebunan rakyat.

“Angkanya masih sangat kecil. Terutama dari perkebunan rakyat. Ini menjadi tugas kita bersama untuk mendorong petani mandiri mau mengikuti sertifikasi ISPO agar produk kelapa sawit bisa lebih berdaya saing. Mulai tahun ini BPDPKS sudah mengalokasikan anggaran untuk sertifikasi ISPO bagi pekebun. Semoga bisa ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Yanto Santosa menuturkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait status lahan kebun sawit di enam provinsi ternyata awalnya bukanlah kawasan hutan. Melainkan 54,93 persen berstatus alokasi penggunaan lain (APL), 37,25 persen eks perkebunan karet, cokelat, kopi dan sebagainya, serta 4,94 persen ladang milik transmigran atau masyarakat.

“Memang ada sekitar 1,4 persen yang dulunya berstatus kawasan hutan. Tapi itu kecil sekali dibandingkan 95 persen yang bukan hasil deforestrasi hutan. Sehingga bisa dibilang, penyebab deforestrasi hutan bukan kelapa sawit,” tuturnya.

Terkait hilangnya tutupan areal hutan, terungkap bahwa dalam 1 tahun sebelum kelapa sawit ditanam, sekitar 76 persen lahannya sudah tidak berhutan. Berupa semak belukar, kebun karet, kebun sawit yang tidak terurus, atau perkebunan jenis tanaman lainnya. Sementara 25 persen merupakan tutupan hutan rawa dan sekunder. “Bukan primer. Jadi 76 persen lahan sawit juga bukan deforestrasi hutan,” tegasnya.

Sedangkan terkait jenis penggunaan lahan, bahwa 72 persen dulunya merupakan bekas hak guna usaha (HGU) dan bekas kebun para transmigran. Hanya 28 persen yang dulunya bekas HPA area yang diusahakan dengan tujuan kehutanan.

“Berdasarkan penelitian Pak Gunarso dan kawan-kawan pada 2013, kebun kelapa sawit pada 2000–2010 merupakan hasil peralihan lahan pertanian. Sama dengan yang saya hasilkan,” bebernya.

Lalu bagaimana kebun rakyat? Dari 16 kebun rakyat di Riau, 64 persen kebun karet menggunakan bekas ladang, 33 persen eks lahan transmigran, dan 2 persen kebun karet. “Di sini terlihat petani jauh lebih hebat dan cepat dalam mengambil keputusan dibanding pemerintah. Ketika karet jatuh, langsung pindah ke sawit. Tidak seperti pemerintahan yang perlu penelitian dan seminar dulu,” ujarnya.

Dia mengklaim, tudingan sawit penyebab deforestrasi itu kurang becermin. Karena sawit memiliki produktivitas mencapai 4,27 ton per hektare per tahun. Sementara minyak jenis lain seperti rapeseed hanya 0,69 ton per hektare per tahun. Artinya butuh sekitar 4 hektare untuk menyamai produksi Sawit. Pun bunga matahari yang hanya 0,52 ton per hektare per tahun. Perlu sekitar 7 hektare.

Sementara kacang tanah dan kedelai hanya 0,45 ton per hektare per tahun. Perlu sekitar 8 hektare untuk menyamai kelapa sawit. “Artinya apa. Mereka ini iri dengan kelapa sawit karena kalah produktif,” pungkasnya. Berdasarkan kajian komisi Eropa pada 2013, dari total 239 juta hektare lahan yang mengalami deforestrasi, 58 juta hektare akibat sektor peternakan. Sebanyak 13 juta hektare oleh pembukaan lahan kedelai dan 8 juta hektare pembukaan lahan jagung. Sementara kelapa sawit hanya 6 juta hektare. (ndu/k8)