JAKARTA – Dukungan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan hak konstitusionalnya dalam menetapkan tanggal pemungutan suara pemilu mulai muncul. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat meminta KPU untuk menggunakan haknya agar jadwal dan tahapan Pemilu 2024 bisa segera definitif.

Setelah berkali-kali gagal disepakati, jadwal Pemilu 2024 akan kembali dibahas. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyatakan, awal Desember pihaknya akan kembali menggelar rapat dengar pendapat. KPU diminta untuk menyampaikan pandangannya. ”Kita (akan) lihat dan dengar saja nanti dalam raker di Komisi II DPR jadwal pemilu yang ditetapkan KPU,” terangnya.

Fraksi PDIP, kata Junimart, akan patuh pada peraturan perundang-undangan. Menurut dia, KPU dan penyelenggara pemilu yang lain harus independen, tidak bisa diintervensi sebagaimana amanat konstitusi. ”Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa kami di Fraksi PDIP taat pada aturan perundang-undangan,” tegas politikus asal Sumatera Utara itu.

Dia menegaskan bahwa jadwal Pemilu 2024 menjadi wewenang KPU. Hal itu sesuai dengan UUD 1945 pasal 22E, UU Pemilu pasal 167, dan Keputusan MK 92/2016. Pasal 167 UU Pemilu secara tegas menyebutkan bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditentukan KPU dengan keputusan KPU.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Anwar Hafid menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya mendukung KPU. Sejak awal, Partai Demokrat konsisten meminta KPU untuk menetapkan hari H pencoblosan Pemilu 2024. Namun, pemerintah malah mengusulkan jadwal berbeda. ”Demokrat malah mulai curiga karena pemerintah memunculkan jadwal baru sehingga sampai hari ini terkatung-katung,” jelas Anwar di gedung parlemen.

Menurut dia, ada kemungkinan penetapan jadwal diulur karena menunggu sampai komisioner baru KPU terpilih. Jika sampai Desember tidak juga ditemukan kesepakatan, Anwar menyebut adanya skenario lain. Namun, daripada gaduh, Anwar tidak menjabarkan skenario lain tersebut. Yang jelas, kata dia, sikap Demokrat tegas mendukung kewenangan KPU.

Sementara itu, di tengah belum pastinya tanggal pemilu, KPU tetap melanjutkan persiapan. Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan dua opsi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

Hal itu merupakan tindak lanjut pasca pertemuan KPU dengan Presiden Joko Widodo pekan lalu. Dalam pertemuan di istana kepresidenan itu, KPU diminta membuat dua simulasi. Yakni, pemilu di era pandemi dan nonpandemi. ”Pertemuan dengan presiden menyampaikan tolong buatkan alternatif anggaran kemungkinan ada pandemi dan tidak ada pandemi,” ujarnya dalam diskusi kemarin (18/11).

Usulan tersebut, lanjut dia, sangat bisa diterima. Sebab, situasi pandemi belum bisa dipastikan. ”Tahun 2024 nggak bisa menjamin Covid-19 selesai,” imbuhnya. Apalagi jika merujuk fenomena di Eropa saat kasus positif Covid-19 mulai menunjukkan peningkatan lagi.

Saat ini, lanjut dia, opsi-opsi tersebut tengah dikaji. Namun, dia menegaskan, apa pun situasinya KPU sudah memiliki upaya mitigasi. Terlebih, penyelenggara sudah punya pengalaman dalam melaksanakan pilkada di masa pandemi pada 2020. (lum/deb/far/c19/bay)