PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Layanan PCR di UPTD Labkesda telah diresmikan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Jumat (12/11). Layanan ini bertujuan untuk membantu dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Wali Kota Balikpapan Rahmad mengatakan, keberadaan alat PCR ini agar bisa cepat mendeteksi pasien. Apalagi saat ini total ada 13 laboratorium yang memiliki layanan PCR. “Kelengkapan kita sudah cukup, walau tidak banyak. Tapi bisa untuk menanggulangi penyebaran pandemi,” ungkapnya.

Dia berharap, layanan PCR ini bisa benar-benar bermanfaat. Terutama untuk kesehatan warga. “Ini tugas pemerintah untuk melindungi segenap warga, termasuk soal kesehatan,” katanya.

Walau angka kasus terkonfirmasi positif mulai menurun, menurutnya tidak ada kata terlambat untuk memiliki layanan PCR. “Karena ini untuk pencegahan, kita harus siapkan sarana prasarana. Lebih baik mencegah daripada mengobati,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan Andi Sri Juliarty mengatakan, kini Pemkot Balikpapan memiliki labkesda yang pelayanannya terus berkembang untuk masyarakat.

UPTD Labkesda memiliki laboratorium kesehatan lingkungan dan laboratorium klinis. Teranyar telah menambah layanan tes PCR yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Kesehatan.

Kemudian ditambah dana dari APBD Balikpapan untuk penyesuaian gedung laboratorium. Total menghabiskan dana Rp 1,9 miliar termasuk untuk persiapan gedung. Tujuan layanan PCR di labkesda untuk mempercepat testing.

“Kita juga baru saja mendapat penghargaan 10 kabupaten/kota dengan pencapaian testing, lacak, dan isolasi terbaik tingkat nasional dari Kemenkes,” ungkapnya. Perempuan yang akrab disapa Dio ini membeberkan, angka testing di Balikpapan sebanyak 233.038 pada 2020.

Sementara untuk tahun ini jumlah testing sebanyak 352.746 per 11 November. Sehingga total testing di Balikpapan 585.784 dari semua laboratorium PCR yang ada. Dia menjelaskan, saat ini layanan PCR di labkesda belum langsung bisa beroperasi.

Sebab masih harus ada beberapa tahapan yang dilalui. Sedangkan soal tarif tentu akan mengikuti aturan pemerintah pusat. “Karena ini bentuknya BLUD untuk perubahan tarif juga perlu ada SK wali kota,” pungkasnya. (gel)