Ditemukannya pertambangan tanpa izin di Balikpapan Utara pada Senin (15/11), menyiratkan perlunya payung hukum lebih kuat lagi untuk melindungi Balikpapan dari tambang batu bara.

  

BALIKPAPAN-Potensi batu bara di Balikpapan selalu menjadi incaran cukong. Namun, sampai saat ini, pemkot kukuh tak mengizinkan adanya pertambangan. Hingga saat ini, larangan aktivitas pertambangan batu bara di Balikpapan diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Balikpapan sebagai Kawasan Bebas Tambang Batu Bara.

Sebelum temuan tambang ilegal di Balikpapan Utara, beberapa waktu lalu juga pernah terungkap kasus serupa di Balikpapan Timur. Modusnya, pematangan lahan untuk keperluan pembangunan perumahan. Namun, ternyata pelaku menggali terus-menerus untuk mengumpulkan batu bara karungan.

Dikonfirmasi Kaltim Post, Rizal Effendi, mantan wali Kota Balikpapan periode 2011–2016 dan 2016–2021 menyampaikan, para penambang selalu mencari cara untuk bisa mengeruk emas hitam di Balikpapan. Terlebih ketika harga batu bara acuan naik. “Makanya perlu diingatkan lagi, masyarakat dan kelurahan. Bahwa penambangan tidak boleh. Apalagi batu bara sekarang lagi mahal, pasti orang mencari-cari celah untuk melakukan penambangan,” katanya kemarin. Politikus Partai NasDem ini pun berpesan, agar Pemkot Balikpapan memperkuat lagi pengawasan dari tingkat kelurahan hingga RT. Melibatkan Polsek, koramil, dan pengurus RT. Menurutnya, daerah rawan berada di perbatasan Balikpapan.

Selain itu, untuk lebih memproteksi Balikpapan dari segala bentuk kegiatan pertambangan, pemkot bisa menyusun peraturan daerah (perda). Sebagai penegasan larangan aktivitas pertambangan. “Dulu kan perwali, kalau bisa ditingkatkan menjadi perda. Supaya lebih kuat,” pesan ayah tiga anak ini.

Perda tersebut, kata Rizal, juga sebagai persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. “Sudah saatnya perda larangan tambang di Balikpapan. Apalagi menjelang pemindahan IKN ke Kaltim, akan membuat Balikpapan akan semakin ramai dikunjungi pendatang,” sebutnya.

Pengamat hukum Universitas Balikpapan (Uniba) Rendi Susiswo Ismail berpendapat sama. Dia mengatakan, sudah saatnya Balikpapan memiliki perda yang melarang aktivitas pertambangan. Kebijakan itu bersifat mengikat siapa pun wali kota yang akan memimpin Balikpapan, sehingga tidak memberikan izin pertambangan. Menurutnya, larangan tidak cukup hanya diproteksi dengan peraturan wali (perwali). Sebab dapat dibatalkan, apabila ada kepentingan yang lebih besar terhadap kegiatan pertambangan di Balikpapan. “Kalau misalnya ada perda, maka itu melalui diskusi politik yang melibatkan banyak pihak. Termasuk melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan,” tuturnya ditemui di Kampus Uniba kemarin.

Dia melanjutkan, jika larangan pertambangan hanya berbentuk perwali, dengan berbagai macam pendekatan, iming-iming, dan politik pragmatis terhadap wali kota, ada kemungkinan regulasi yang diterbitkan berubah. “Kalau perda, enggak bisa seperti itu. Harus ada uji publik, kajian akademis, dan membutuhkan proses panjang, sehingga tidak gampang dicabut,” imbuh ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi (Yapenti) Dharma Wirawan Kaltim (DWK) ini.

Rendi mengungkapkan, perda bisa menjadi benteng ketika izin usaha pertambangan kini diambil alih sepenuhnya pemerintah pusat. “Dan pahamkan kepada masyarakat, arti pentingnya kita menjaga wilayah ini. Hal ini menjadi kunci yang saya pikir efektif. Karena kelemahan daerah melawan kebijakan pusat, bisa diatasi dengan melibatkan masyarakat. Melalui gerakan yang dipersiapkan secara masif,” jelas doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya ini.

Rendi khawatir, apabila penindakan tambang ilegal ditoleransi dan ditangani dengan pendekatan yang biasa saja, akan membuka peluang maraknya tambang ilegal di Balikpapan. “Menghadapinya harus bersama-sama antara pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat,” pesannya. Dari kacamata Rendi, penambang ilegal di Balikpapan Utara juga sedang menguji Rahmad Mas’ud memimpin Balikpapan. “Mereka ‘cek-cek ombak’, istilahnya. Saya berharap wali kota mudah-mudahan tidak terkontaminasi dan terpengaruh. Karena saya yakin dan percaya, akan banyak yang memengaruhi beliau berkaitan hal ini,” katanya.

Kemungkinan lainnya, pertambangan ilegal sengaja diungkap sebagai pintu masuk bagi para pengusaha pertambangan yang ingin mengurus usaha pertambangannya di Balikpapan. Mengingat izin usaha pertambangan kini menjadi ranah pemerintah pusat, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengizinkan kegiatan pertambangan di Balikpapan. “Daripada banyak pertambangan ilegal, lebih baik dilegalkan. Bisa jadi seperti itu. Padahal, kegiatan pertambangan di Kaltim, tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Terbukti, dengan memberikan dampak banjir,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Kerja Sama dan Perkotaan (KSP) Setkot Balikpapan Arfiansyah mengatakan, secara peruntukan ruang, sudah jelas Balikpapan "mengharamkan" kegiatan pertambangan batu bara. Karena tidak diakomodasi dalam Perda 12/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032. Termasuk Perwali 12/2013 tentang Penetapan Balikpapan sebagai Kawasan Bebas Tambang Batu Bara.

Dia pun menyepakati jika perwali pelarangan kegiatan pertambangan batu bara itu ditingkatkan menjadi perda. “Sebagai perwujudan eksistensi Balikpapan sebagai kota berkelanjutan di tingkat provinsi dan nasional yang ‘mengharamkan’ batu bara. Apalagi pak wali sudah sepakat menyatakan, kemarin bahwa kita harus menghargai dan mempertahankan cita-cita pendiri kota terdahulu. Jika ada perda tersebut, akan ada dua "tembok besar". Yaitu Perda RTRW dan perda pelarangan batu bara. Yang harus dihadapi jika ingin mengubahnya,” jelasnya. (kip/riz/k16)