SAMARINDA–Dalam rapat Dewan Pengupahan pada 11 November lalu, Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2022 naik 1,11 persen. Dari UMP 2021 senilai Rp 2.981.378 menjadi Rp 3.014.497 pada tahun depan. Namun, perwakilan buruh belum menyepakati ini. Angka kenaikan pun bisa berubah menjadi 1,68 persen sesuai tuntutan perwakilan buruh.

Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kaltim Jauhar Effendi. Dalam pertemuannya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim dan perwakilan buruh, pemprov disebut menerima usulan kenaikan menjadi 1,68 persen. "Tempo hari disampaikan, usulan kenaikan UMP dari Dewan Pengupahan 1,11 persen. Dari Serikat Pekerja minta kenaikan 1,68 persen. Terus kita rundingkan," kata Jauhar, (18/11).

Dari perundingan tersebut, lanjut dia, Apindo menyatakan tidak keberatan atas permintaan kenaikan dari serikat pekerja sepanjang sesuai ketentuan. Karena kedua belah pihak sepakat, pemprov menerima usulan kenaikan 1,68 persen. Sebelumnya, usai rapat UMP pada pekan lalu, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kaltim yang menjadi anggota Dewan Pengupahan menyampaikan, pihaknya tidak sepakat dengan angka yang ditetapkan.

“Karena acuannya pakai PP (Peraturan Pemerintah) tanpa mempertimbangkan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” tegas Ketua KSBSI Kaltim, Sulaeman Hattase.

Sulaeman menjelaskan, KSBSI Kaltim tak menandatangani keputusan yang diambil Dewan Pengupahan. Lalu, pihaknya dan beberapa serikat buruh lain sudah menghadap ke gubernur Kaltim yang diwakili Asisten I, Jauhar Effendi.

“Kami minta penetapan UMP itu mempertimbangkan KHL. Berdasar inflasi yang terjadi juga, karena sesuai dengan daya beli masyarakat,” lanjutnya. Mereka juga berharap, Pemprov Kaltim berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk mencabut PP 36/2021. Menurut dia, mekanisme penentuan upah yang diatur dalam peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

PP 36/2021 merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja, yang sebelumnya mendapat penolakan keras dari buruh dan mahasiswa.

Dalam PP 36/2021, penentuan upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dengan memperhitungkan batas atas dan batas bawah upah minimum. Sedangkan, dalam PP 78/2015, kenaikan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari jumlah inflasi dan PDRB.

Dengan demikian, UMP 2022 yang naik 1,68 persen, berarti upah yang diterima menjadi Rp 3.031.465 atau naik hanya sebesar Rp 50 ribu. Dibandingkan dalam satu dekade terakhir, kecuali pada 2020 ke 2021, kenaikan ini menjadi yang paling kecil, karena hanya Rp 50 ribu, bahkan awalnya hanya Rp 33 ribu. Padahal, sebelumnya selalu berkisar ratusan ribu.

Akademisi hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah menekankan, sedari awal, UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, memang membawa semangat untuk mempertahankan politik upah murah. Jadi tidak mengherankan jika formulasi perhitungannya pun tidak akan pernah menjawab kebutuhan hidup layak buruh.

"Bayangkan, rata-rata kenaikan upah sebesar 1,09 persen yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak meng-cover kebutuhan hidup buruh yang semakin meningkat, apalagi selama pandemi. Yang lebih aneh lagi, menakar (menteri tenaga kerja) menyebut upah buruh Indonesia terlalu tinggi," kata lelaki yang akrab disapa Castro itu.

Dia memaparkan, jika menilik data National Wage and Productivity Commission yang berbasis di Filipina, upah buruh Indonesia masih tergolong rendah. Bahkan lebih rendah dibandingkan Vietnam, Mongolia, dan Kamboja. Jadi terbantahkan asumsi yang menyebut investasi enggan masuk ke Indonesia karena upah buruh tinggi. "Itu hanya akal-akalan untuk tetap melanggengkan praktik upah murah, demi menjaga sirkulasi modal para oligarki," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Daeng Usman mengatakan, sebelumnya ada kesepakatan Dewan Pengupahan untuk kenaikan UMP 2022 sebesar 1,11 persen. Lalu, ada pertemuan antara pemprov dan buruh untuk meminta kenaikan 1,68 persen. Apindo pun menyepakati kenaikan itu.

"Jadi kembali lagi, kita serahkan ke Pak Gubernur. Kan sudah ada PP. Kita dari dewan pengupahan kan tetapkan 1,11 persen. Kalau pak gubernur tetapkan 1,68 persen, ya tetap berjalan," jelasnya. Usman menegaskan, gubernur akan mengumumkan kenaikan UMP 2022 Kaltim, besok (20/11). Lanjut dia, yang diumumkan gubernur itulah yang bakal ditetapkan sebagai UMP 2022 Kaltim.

Dari Jakarta, pemerintah mewanti-wanti pengusaha agar tak main-main soal pemberian upah 2022. Terutama untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Pengusaha yang nekat memberikan upah di bawah upah minimum (UM) bakal dijatuhi sanksi.

”Kalau ada pekerja di atas satu tahun yang ternyata upahnya di bawah UM, segera laporkan ke kami,” tegas Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri kemarin.

Dia menegaskan, UM hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun, pengupahan menggunakan struktur dan skala upah.

Karena itu, kata dia, perusahaan yang memberikan upah di bawah UM kepada pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun dapat dikenai sanksi. Sanksinya bisa berupa pidana kurungan maksimal empat tahun penjara serta denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta dan setinggi-tingginya Rp 400 juta.

Agar pelanggaran itu tidak terjadi, Putri menuturkan bahwa pihaknya intensif berkoordinasi dengan Apindo serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Meski demikian, dia tetap meminta masyarakat agar melapor jika menemukan perusahaan yang membayar upah tidak sesuai dengan aturan.

”Serikat pekerja/serikat buruh di setiap perusahaan juga dapat melapor jika masih ada pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, tapi ternyata upahnya UM atau bahkan di bawah UM,” papar Putri. (nyc/jpg/riz/k8)