Penanganan banjir di Balikpapan akan dilakukan melalui proyek multiyears hingga 2023. Anggaran dialokasikan Rp 150 miliar. Tahun ini Rp 20 miliar untuk konsultan manajemen konstruksi dan rekanan.

 

BALIKPAPAN – Mengatasi permasalahan banjir yang belum usai, Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan telah sepakat penanganan banjir akan dilakukan melalui proyek multiyears. Alokasi dana sudah ada sejak dalam APBD Perubahan 2021.

Adapun total alokasi anggaran penanganan banjir sebesar Rp 150 miliar. Terdiri dari APBD Perubahan 2021, APBD 2022, dan APBD 2023. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Andi Yusri Ramli mengatakan, tahun ini pihaknya akan memulai proses pengadaan barang dan jasa.

Tepatnya konsultan manajemen konstruksi (MK) dan rekanan. “Walau proyek ini tiga tahun, tapi kita mulai percepat agar bisa selesai cepat juga nanti,” katanya. Dia menjelaskan, alokasi anggaran penanganan banjir dalam APBD Perubahan 2021 sebesar Rp 20 miliar.

DPU akan menggunakan dana ini untuk pembayaran uang muka konsultan MK dan rekanan. “Kita cermati proses pengadaan ini selama 1-2 bulan. Jadi, kecenderungan tahun ini anggaran perubahan untuk pengadaan MK dan rekanan,” bebernya. Dengan demikian, pengerjaan fisik bisa dilakukan secepatnya awal tahun depan.

Mereka bisa bekerja menggunakan dana alokasi yang sudah menjadi kesepakatan antara pemkot dan legislatif pada anggaran multiyears dalam APBD 2022. “Saya lupa pastinya berapa untuk anggaran tahun depan, tapi sudah ditetapkan sampai 2023. Jadi sudah aman,” ungkapnya.

Sementara proyek lainnya yang berada dalam APBD Perubahan 2021, Yusri menyebut tidak mengetahui pasti karena berada dalam OPD lain. Misalnya, proyek multiyears pembangunan sekolah dikelola langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian pembangunan RS Sayang Ibu yang juga dilakukan multiyears akan dikelola Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan. “Alokasinya berada di masing-masing OPD,” imbuhnya. Sebelumnya ada rencana DPU akan mendukung Dinas Perdagangan dalam perbaikan Pasar Pandansari.

Namun, tahun ini dalam APBD Perubahan, pihaknya hanya melakukan perbaikan dari sisi pemeliharaan oleh UPT Pasar Pandansari. “Kalau terkait pembangunan pasarnya, usulan yang kami sampaikan belum disetujui karena keterbatasan anggaran,” pungkasnya. (gel/ms/k16)