TANA PASER - Mangkraknya pembangunan bandara Paser akibat skandal korupsi, membutuhkan anggaran besar untuk melanjutkan pembangunannya. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Paser Inayatullah mengatakan, diperlukan anggaran sekitar Rp 500 miliar untuk penyelesaian proyek tersebut.

Hal ini diungkapkannya usai kunjungan kerja ke Direktorat Jendral (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurut dia, mubazir bandara itu tidak dilanjutkan, mengingat bandara tersebut sudah terbangun sebagian, baik sisi darat maupun udara.

Apalagi bandara itu telah masuk rencana induk pembangunan bandara nasional. “Pihak Kemenhub juga akan meninjau langsung kondisi bandara, namun belum dijadwalkan waktu pastinya,” kata Inayatullah, Rabu (17/11).

Dia optimistis anggaran kelanjutan pembangunan bisa terakomodasi pada APBD 2022 mendatang. Paling cepat pembangunan fisik pada anggaran perubahan 2022 atau awal 2023.

Jika perencanaan anggaran pada 2022 murni berjalan lancar. Kebutuhan anggaran Rp 500 miliar itu untuk bangunan fisik dan pembebasan lahan di sekitar bandara. Jalan masuk bandara rencananya tetap melewati Desa Jone, meskipun bisa juga melalui Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot.

Pasalnya di Jone, sudah ada akses jalan yang melewati jalan Jone-Muara Pasir di mana dengan ruas dua jalur menuju bandara. Tetapi masih perlu dilanjutkan pembangunan jalannya kurang lebih 500 meter lagi untuk ke halaman parkir depan gedung terminal.

Inayatullah menambahkan, ketika Kemenhub sudah menganggarkan pembangunan fisiknya, Dishub Paser akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Bappedalitbang untuk penyelesaian jalan menuju gedung terminal bandara. (jib/kri/k16)