PENAJAM - Pemutusan kontrak kerja untuk proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana longsor Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU dianggap sudah benar.

“Yakin apa yang kami lakukan benar, bahkan setiap tahapan, dibahas dalam rapat,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD PPU Marjani, kemarin.

Pemutusan kontrak kepada perusahaan PT Putra Dua Pitue, lanjut dia, dibahas selektif dan hati-hati. Apabila menyangkut penyedia jasa konstruksi, ia menghadirkan pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor, konsultan pengawas, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), peneliti kontrak, dan lain-lain.

Pemutusan kerja dengan nilai kontrak Rp 18.282.140.000 itu menyebabkan kontraktor keberatan. Direktur PT Putra Dua Pitue Andi Syahrul mengirim surat keberatan kepada BPBD PPU dan PPK.

Isinya, seperti dilansir media ini, kemarin, pekerjaan tidak rampung tepat waktu diakibatkan oleh kendala alam, seperti curah hujan yang tinggi yang berdampak pada aktivitas mobilitas proyek dan  situasi pandemi yang bersamaan Idulfitri.

Akibat kendala tersebut, ucap Andi Syahrul, mengalami kerugian waktu produktif untuk melaksanakan kegiatan. “Dari seluruh faktor hambatan, jumlah total waktu kerja terpotong kurang lebih 112 hari kerja yang mana apabila ditotal rata-rata waktu kerja kami hanya 68 hari kerja saja,” kata Andi Syahrul.

Sebelumnya, kata Marjani, ada sembilan item pekerjaan konstruksi pada satu kawasan. Kemudian yang sudah dibangun baru 6 rumah dari 51 rumah, siring, dan pengerasan jalan. Ia mengatakan, kalaupun diperpanjang 50 hari sampai akhir Desember 2021, pekerjaan dengan banyak item cukup berat bisa tepat waktu.

“Bagaimana mungkin kami bisa mengerjakan sembilan item pekerjaan ditambah dua item tambahan pekerjaan yang sifatnya berat hanya dalam waktu kurang lebih 68 hari waktu normal. Kecuali, kami bisa datangkan jin seperti pada kisah sejarah Roro Jonggrang buat Candi Prambanan,” kata Andi Syahrul.

Pejabat Pembuat Komitmen Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) tahun 2020 Ricci Firmansyah saat dihubungi Kaltim Post secara terpisah, kemarin, tidak banyak berkomentar. Ia mengatakan, surat keberatan kontraktor akan dirapatkan bersama tim teknis terkait.

Pemutusan kontrak pada proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana longsor ini berdampak pada pengembalian alokasi anggaran yang tersisa kepada pemerintah pusat. Marjani menghitung, jumlah anggaran yang harus dikembalikan kepada pemerintah pusat sebesar Rp 18 miliar dikurangi progres proyek 16 persen.

Dampak lainnya, lanjut dia, apabila tahun depan proyek tersebut dilanjutkan, anggarannya harus jadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.

Apakah pada tahun anggaran 2022 sudah teralokasi pada APBD PPU untuk kelanjutan proyek tersebut? Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD PPU Thohiron yang dihubungi koran ini, kemarin, belum mengetahui. “Belum ada. Tapi, ini masih dicermati,” kata Thohiron. (ari/kri/k16)