SugengSusilo

Analis Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kaltara

 

Artikel ini saya awali dengan sebuah ayat dalam Al-Qur’an surat Al-Isra' Ayat 32 yang artinya “Janganlah kamu mendekati zina karena zina itu merupakan perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” Agama diturunkan merupakan sebuah panduan hidup bagi umat manusia agar dapat mengarungi kehidupan di dunia ini sesuai ketetapan-ketetapan yang sudah digariskan. Dan barang siapa melanggarnya, rusaklah tatanan kehidupan sosial masyarakat tersebut. Sebagaimana ayat diatas bahwa perbuatan zina merupakan bentuk perilaku yang menyimpang (anomali sosial).

Dengan disahkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, muncul pro-kontra di kalangan masyarakat. Contoh dalam Pasal 5 Ayat 2 huruf M yang berbunyi “membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban”.

Pasal ini memberikan ruang terhadap legalisasi seks bebas sebagaimana terjadi di dunia barat, karena suka sama suka dalam persetubuhan lawan jenis yang sudah dewasa bukan merupakan delik pidana.

Dalam konteks keagamaan bahwa perilaku zina sangat dikecam. Islam sangat menentang keras terhadap perilaku tersebut, bahkan dalam sebuah ayat dalam Al-Qur’an melarang keras untuk mendekat zina. Artinya mendekati saja tidak boleh apalagi melakukannya. Sebab, perbuatan tersebut dari segi hubungan terhadap Sang Pencipta bukan hanya dilaknat, tapi dari segi sosial sangat merusak kehormatan manusia tatanan sosial.

Indonesia merupakan bagian belahan bumi yang didefinisikan sebagai wilayah timur yang sarat akan budaya menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianggap “tabu” sebagai bentuk penghormatan dan menjaga “muruah” pribadi-pribadi. Oleh karena itu, pergaulan bebas dan free sex merupakan sebuah anomali sosial yang tidak mencerminkan budaya ketimuran dan nilai-nilai religisiusitas.

 

Tujuan Pendidikan

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa fungsi dan tujuan diselenggarakannya pendidikan nasional adalah bagaimana pemerintah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu, dengan diberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang sarat akan ruang legalisasi persetubuhan “suka sama suka” akan terjadi.

 

Upaya Hukum

Dalam hal tekanan untuk mencabut atau mengubah pasal-pasal yang bermasalah tersebut Menteri Nadiem Karim kekeh untuk melanjutkannya, ditambah dukungan oleh Kementerian Agama di bawah komando Gus Yaqut.

Dengan demikian, pihak yang kontra dapat melakukan uji materiil (judicial review) terhadap Permendikbudristek tersebut kepada Mahkamah Agung, sebgai bentuk perlawanan secara konstitusional, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.” Wallahu a’lam bissawab. (luc/k16)