MULAI 24 Desember 2021, semua wilayah di Indonesia menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Kebijakan itu menjadi senjata pemungkas pemerintah dalam menghadapi masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

“Selama libur Nataru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM Level 3,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 pada Libur Nataru secara daring kemarin (17/11).

Muhadjir mengungkapkan, nanti seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM Level 1 maupun 2, akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM Level 3. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperketat pergerakan orang. Dengan demikian, risiko lonjakan kasus Covid-19 pascalibur Nataru bisa dicegah. “Sehingga ada keseragaman secara nasional. Sudah ada kesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nanti diseragamkan,” jelas Muhadjir.

Kebijakan itu, lanjut dia, berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Pengaturannya di bawah Instruksi Mendagri (inmendagri) terbaru. “Inmendagri ini sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama Nataru yang akan ditetapkan selambat-lambatnya 22 November 2021,” katanya.

Muhadjir meminta kementerian/lembaga secara sektoral, TNI/Polri, Satgas Covid Nasional melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, serta komponen strategis lainnya untuk menyiapkan surat edaran (SE) sebagai turunan inmendagri tersebut. Termasuk dukungan operasional pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama masa libur Nataru.

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa dalam kebijakan libur Nataru, perayaan pesta kembang api, pawai, serta arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar akan sepenuhnya dilarang. Sementara itu, ibadah Natal, kunjungan wisata, dan operasional pusat perbelanjaan menyesuaikan kebijakan PPKM Level 3.

Merujuk pada inmendagri sebelumnya, kebijakan PPKM Level 3, antara lain, mengatur kegiatan di tempat ibadah maksimal berkapasitas 50 persen. Lalu, kegiatan di bioskop dan tempat makan minum maksimal kapasitas 50 persen, kegiatan di pusat perbelanjaan maksimal kapasitas 50 persen sampai pukul 21.00 dengan protokol kesehatan ketat, serta menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka.

Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan (prokes) juga dilakukan di sejumlah destinasi. Utamanya di tiga tempat, yaitu di gereja pada saat perayaan Natal, tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal. “Kebijakan Nataru ini diperlukan untuk menghambat dan mencegah penularan Covid-19, tetapi ekonomi harus tetap bergerak,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan untuk mengantisipasi libur Nataru. Mulai imbauan tidak bepergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer, hingga memperketat aturan perjalanan menggunakan moda transportasi umum. Yakni, minimal harus sudah menerima vaksinasi dosis pertama.

Selain itu, ada larangan untuk mengambil cuti dengan memanfaatkan momen hari libur nasional bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan karyawan swasta. Pemerintah juga memperketat penerapan prokes di tempat umum, memperkuat 3T (testing, tracing, treatment), dan mengebut vaksinasi hingga akhir Desember 2021. (mia/JPG/rom/k16)