BALIKPAPAN-Jembatan Pulau Balang tampaknya akan semakin lama dimanfaatkan. Padahal, bentang panjang maupun bentang pendek jembatan sudah rampung dibangun. Bakal molornya pemanfaatan Jembatan Pulau Balang terlihat dari anggaran pembebasan lahan jalan pendekat sisi Balikpapan. Pada 2022, hanya dialokasikan Rp 10 miliar.

Angka itu sama dengan anggaran yang dialokasikan pada 2021. Sementara berdasarkan perencanaan sebelumnya, kebutuhan anggaran pembebasan lahan seluas 129 hektare di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, nilainya Rp 318 miliar. Gelontoran dana pembebasan lahan pada tahun depan itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltim dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim, Rabu (17/11).

Dalam program kegiatan DPUPR-Pera Kaltim, kegiatan pengadaan lahan ruas jalan akses Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan dialokasikan sebesar Rp 10 miliar. Dengan biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) sebesar Rp 850 juta. Minimnya alokasi anggaran tersebut menuai kritik Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin. Menurutnya, pemprov seperti tidak sungguh-sungguh menyelesaikan Jembatan Pulau Balang.

“Pemprov sepertinya ‘main-main’, tidak serius membantu dan mendukung akses jalan untuk mengkoneksikan Balikpapan dengan PPU (Penajam Paser Utara) melalui Jembatan Pulau Balang,” kritiknya kepada Kaltim Post,Rabu (17/11). Sebagai wakil Balikpapan di DPRD Kaltim, pria yang akrab disapa Udin itu mengaku kecewa. Sebab, warga sudah lama menanti agar Jembatan Pulau Balang segera dilintasi untuk mempermudah mobilitas menuju wilayah selatan Kaltim. Seperti ke PPU, Tanah Grogot hingga Kalimantan Selatan. “Kesungguhan pemprov untuk menuntaskan Jembatan Pulau Balang ini tidak ada. Jadinya kami kebingungan hari ini. Sebenarnya yang menjadi fokus pemprov apa sih yang mau dibangun di Kaltim ini? Dan kami mempertanyakan hal itu,” ucapnya.

Dia pun membandingkan keseriusan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang sudah menuntaskan bentang panjang Jembatan Pulau Balang. Termasuk dengan Pemkab PPU yang turut menyelesaikan akses jalan pendekat di Kecamatan Penajam. “Harusnya kita malu dengan pusat dan PPU. Dan ini harus dibicarakan serius. Kendalanya apa? Kalau kendala keuangan saya rasa enggak ada alasan pemprov tidak membangun itu, karena hari ini kita punya pendapatan Rp 11 triliun,” terangnya.

Dengan pendapatan yang cukup besar itu, menurut Udin, semestinya Pemprov Kaltim memberi perhatian lebih kepada akses jalan pendekat Jembatan Pulang. Bukan membangun gedung baru, seperti Kantor BPKAD dan Inspektorat. “Ini harusnya menjadi kritik teman-teman. Karena kita sendiri tidak kuat untuk mem-pressure gubernur. Sekarang tinggal kesungguhan gubernur saja. Artinya mimpi gubernur untuk mewujudkan daerah yang terkoneksi itu hanya sebatas lip service saja. Seperti yang ada dalam visi-misi Kaltim Berdaulat,” jelasnya.

Sementara itu, Sekprov Kaltim Muhammad Sa’bani mengungkapkan, anggaran Rp 10 miliar difokuskan pada biaya pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga dapat diketahui kepemilikan lahan yang akan dibebaskan. “Siapa saja pemiliknya dan berapa luas yang akan kita bebaskan,” katanya kemarin. Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Balikpapan masih belum memberikan kepastian, apakah anggaran pengadaan lahan akses jalan pendekat sisi Balikpapan dialokasikan di APBD perubahan 2022.

 “Kita lihat nanti. Karena tentunya, kami mengharapkan dukungan pembiayaan dari APBN,” terangnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga DPUPR-Pera Kaltim Irhamsyah menambahkan, anggaran Rp 10 miliar merupakan lanjutan proses pelaksanaan dan pembayaran lahan. Selanjutnya, sesuai pengukuran peta bidang dan inventarisasi tanam tumbuh satgas Kanwil BPN Kaltim. “Kita sambil lihat hasil peta bidang yang siap dibayar,” katanya. Pria yang akrab disapa Iing ini melanjutkan, berdasarkan identifikasi sementara, trase atau sumbu jalan pendekat Jembatan Pulau Balang sisi Balikpapan hampir separuhnya adalah lahan yang berstatus hak guna usaha (HGU) perusahaan dan tanah milik Pemkot Balikpapan.

Pemkot Balikpapan masih mengupayakan lahan tersebut untuk dihibahkan. “Jadi nilainya (pembebasan lahannya) bisa saja nanti tidak sebesar itu (Rp 318 miliar). Lalu, kita terus memproses kelengkapan persyaratan secara bertahap,” katanya. Akan tetapi, dia masih belum memerinci luas lahan milik Pemkot Balikpapan maupun lahan yang berstatus HGU perusahaan. Dengan adanya lahan yang dihibahkan dari Pemkot Balikpapan nanti, kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengadaan lahan akan berkurang. Namun, rinciannya baru dapat diketahui setelah ada hasil perhitungan tim appraisal.“Dengan adanya hibah (dari Pemkot Balikpapan), tentunya luasan yang perlu dibebaskan juga akan berkurang. Dan semoga yang sudah bisa dihibahkan bisa kita kerjakan,” pungkasnya. (kip/riz/k16)