JARINGAN Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mengapresiasi langkah Pemkot Balikpapan bersama TNI-Polri yang bertindak cepat menghentikan pertambangan tanpa izin di Balikpapan Utara. “Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kejahatan tersebut harus diseret ke pengadilan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah merugikan negara. Membuat lingkungan rusak, dan masyarakat sekitar harus menanggung akibatnya. Dan juga fasilitas publik rusak, karena dilalui truk pengangkut batu bara ilegal,” kata Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang kepada Kaltim Post.

Dia menjelaskan, pelaku pertambangan ilegal di luar wilayah konsesi tambang dapat dikenai pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba. Pada Pasal 158, pelakunya diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar. Selain itu, jika pertambangan ilegal dilakukan di dalam kawasan hutan lindung, dapat dikenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pada Pasal 89, memuat pidana bagi pelaku penambangan ilegal di dalam hutan dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Serta pidana denda minimal Rp 1,5 miliar dan maksimal Rp 10 miliar. “Kami mendesak agar penyidik tidak berhenti pada satu instrumen hukum. Sebagai dasar untuk melakukan penuntutan atau dakwaan. Tetapi juga menggunakan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terkait tindak pidana,” jelas dia.

Rupang berharap, penuntut umum dapat menetapkan tuntutan semaksimal mungkin. Mengingat Pemkot Balikpapan sudah memiliki regulasi yang melarang aktivitas pertambangan di daerahnya.  Mulai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032. Kemudian dipertegas melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Balikpapan sebagai Kawasan Bebas Tambang Batu Bara. “Kami mendesak penegak hukum agar segera memproses. Dan membantu upaya Pemkot Balikpapan, menjaga kotanya dari mafia tambang yang tidak bertanggung jawab ini. Yang justru akan menghancurkan wilayah dan ruang hidup masyarakat,” tegas dia.

Menurutnya, pengusutan pertambangan ilegal di Balikpapan menjadi momentum kepolisian dalam mengungkap praktik kejahatan tambang ilegal di Kaltim. Rupang menyampaikan, jaringan pertambangan ilegal di Kaltim sudah terorganisasi. Karena itu, Jatam berharap penyidik mendapat informasi penting dari operator lapangan untuk menelusuri siapa pemodalnya, pembelinya, bahkan pihak yang memfasilitasi pelabuhan bongkar muat untuk batu bara ilegal itu. Termasuk dengan alat berat yang disewa untuk mengeruk emas hitam itu, dan truk yang digunakan untuk mengangkutnya.

Ditegaskan Rupang, kesemuanya akan saling terhubung, dan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan oknum penegak hukum dan politikus. “Sekarang bolanya ada di tangan para penyidik. Kami menantikan keterbukaan dan transparansi penegak hukum. Baik Polresta Balikpapan maupun Polda Kaltim. Dan berharap dalam waktu dekat pihak penegak hukum, baik penyidik dan reskrim sudah mengumumkan para pelaku dan sudah ada proses maju agar dilimpahkan ke pengadilan. Jatam akan mengawal dan publik menantikan itu,” sebutnya.

Rupang menuturkan, Jatam Kaltim juga menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan langsung. Termasuk melakukan penginderaan jauh untuk mengindentifikasi waktu kegiatan pertambangan tersebut sudah berlangsung sejak berapa lama. “Yang pastinya lokasi tersebut di luar wilayah konsesi. Karena Balikpapan sudah tidak ada beban konsesi tambang,” pungkasnya. (kip/riz/k16)