Aldi Pebrian

Alumni Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

 

Di era seperti sekarang tidak dapat dimungkiri bahwa kemajuan teknologi banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai macam kepentingan dan keperluan, dimulai kepentingan untuk berbelanja hingga keperluan menggunakan media sosial untuk berinteraksi ke beberapa orang.

Perubahan peradaban memang begitu sangat mengejutkan dengan adanya teknologi yang berkembang dengan pesat membuat kebutuhan manusia dilayani juga dengan cepat. Dengan kata lain, teknologi sangat membantu manusia dalam berbagai bidang.

Terutama untuk media sosial yang paling banyak diakses atau digunakan manusia.

Media sosial acap digunakan mengkritik kinerja atau sebuah kebijakan dari DPR, menteri, presiden dan lain-lain. Seni mengkritik di dalam lingkup negara yang menganut sistem demokrasi dianggap hal lumrah. Sebab, dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawasi penyelenggaraan negara, salah satunya tertuang pada Pasal 96 UU No 12 Tahun 2011.

Seni mengkritik pun sudah mulai berkembang dari zaman ke zaman. Pada zaman dahulu, orang-orang mengkritik hanya menggunakan kertas karton dan/atau spanduk. Sebab, pada zaman itu, teknologi belum sepesat sekarang. Maka dengan kemudahan ini, terkadang kritikan yang kita sampaikan dengan cepat dan mudah dibaca oleh orang lain, serta dengan berbagai gaya kritikan yang disampaikan salah satunya dengan sarkasme.

Di dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, pastinya terdapat yang namanya hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Jadi, dalam penyampaian yang sifatnya kritik, ada sebuah mekanisme yang harus ditempu, salah satunya yang tertuang pada Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum.

Pada Pasal 6 UU No 9 Tahun 1998, warga negara yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati orang lain, menghormati aturan moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat, taat kepada UU yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, menjaga keutuhan persatuan bangsa. Pada UU No 9 Tahun 1998 yang mana penyampaian aspirasi di muka umum mempunyai pertanggungjawaban hukum yang sudah disebutkan sebelumnya.

Sebelumnya sudah dibahas bahwa pada zaman sekarang tidak dapat dihindarkan media sosial menjadi sarana untuk mengkritik, maka ranah pada media sosial terdapat pada UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai pencemaran nama baik terdapat pada Pasal 27 Ayat (3) UU No 19 Tahun 2016, dengan begitu pencemaran nama baik biasanya didefinisikan dengan perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang.

Pada konteks pencemaran nama baik, ahli hukum berpendapat, tercemarnya nama seseorang hanya bisa dinilai dari orang tersebut bukan orang lain. Sebab, hanya orang tersebut merasa apakah yang lontarkan kepada dirinya sebuah penghinaan atau bukan.

Dalam hal konteks konten yang di-publish ke media sosial, yang diduga melakukan sebuah penghinaan kepada orang tersebut penilaian tersebut harus mengedepankan kehati-hatian karena diperlukan keterangan ahli untuk menilai sebuah konten tersebut.

Serta keterangan ahli diperlukan untuk menilai sebuah delik penghinaan yang mana penghinaan kepada seseorang secara langsung atau melakukan kritikan kepada sebuah jabatan, yang perlu dicermati kritik kepada sebuah jabatan terkadang bisa dikenai delik penghinaan, sedangkan tanpa maksud lain orang itu hanya melakukan kritik terhadap jabatannya bukan menyerang pribadi secara langsung. Maka keterangan ahli dibutuhkan untuk mengartikan substansi tersebut.

Dengan begitu, sebagai manusia yang diberikan Allah SWT akal dan hati, kita sebagai khalifah di muka bumi dituntut tidak buru-buru dalam menilai seseorang, dalam hal media sosial sebagai warga negara Indonesia, penyampaian kritikan di muka umum atau di jagat media sosial merupakan hak konstitusi kita serta mendapatkan perlindungan hukum yang telah diamanatkan untuk kita. (luc/k16)