BALIKPAPAN–Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta perusahaan untuk memberikan besaran upah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri menyebut, jika ada perusahaan yang memberikan upah minimum di bawah ketentuan maka akan diberikan sanksi pidana.

“Maka tadi saya bilang hati-hati. Harus taat hukum,” ujarnya secara virtual, Senin (15/11). Selain itu, Indah menegaskan, perusahaan tidak boleh menunda pelaksanaan upah minimum tahun 2022. Sebab, pemerintah tidak menerima alasan apapun bagi pemberian upah minimum sesuai ketetapan masing-masing provinsi.

“Jangan beralasan atau berdalih karena masih di masa kebangkitan atau pemulihan pandemi Covid-19 lalu jadi tidak taat penetapan upah minimum,” tuturnya. Indah menjelaskan, peralihan ketetapan upah minimum tahun 2021 tersebut berdasarkan PP 36 tahun 2021. Dalam hal ini upah minimum sektoral yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku sampai dengan surat keputusan mengenai penetapan upah minimum sektoral berakhir. “Upah minimum provinsi dan kabupaten/kota di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari upah minum sektoral sebelum 2 November 2020,” katanya.

Sebagai informasi, upah minimum baik UMP dan UMK akan ditetapkan masing-masing pada 21 November 2021 dan 30 November 2021. Upah itu untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan dan lajang. Upah minimum nanti ditetapkan gubernur. Perhitungannya sesuai dengan formula PP 36/2021.

“Mungkin bukan Gubernur yang utak-atik, tetapi akan ada Dewan Pengupahan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, bekerja sama untuk menghitung dengan formula yang ada, lalu dilaporkan kepada Gubernur untuk menjadi ketetapan UMP atau UMK,” pungkasnya. (ndu/k8)