Oleh:  Suharyono S Hadiningrat

Praktisi Pembangunan Berkelanjutan dan Ketahanan Nasional

 

SALAH urus, tidak profesional dan sarang KKN menjadi pemicu terlilitnya BUMN(D) dengan utang. Sehingga uang rakyat digerogoti untuk pemulihan kinerja perusahaan pelat merah ini. Sungguh tragis dan mengenaskan. Mestinya bisnis BUMN(D) dikelola secara profesional untuk menangguk keuntungan yang sebesar-besarnya; agar dividen yang diperoleh pemerintah sebagai pemegang saham pun signifikan; bukan sebaliknya disuntikkan dana dari APBN(D). 

Kinerja BUMN(D) yang kedodoran dan banyak terlilit utang seperti BUMN sektor penerbangan, perkebunan, konstruksi, infrastruktur, perikanan, pertanian, pertambangan, dan migas harus secara komprehensif dan cepat diselesaikan. Sangat tepat untuk mengganti para direksi dan komisaris dengan para profesional yang mumpuni.

Dan kepada direksi dan komisaris baru harus diberi target tertentu dalam waktu tertentu; apabila ternyata tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan harus dicopot. Hal itu sangat fundamental agar BUMN(D) tidak menjadi sarang KKN oknum-oknum dan kroni-kroninya. Pun, harus diwaspadai dengan adanya transaksi jual aset maupun kongkalikong bagi-bagi keuntungan untuk pribadi, kroni-kroni, korporasi swasta maupun asing. 

Penjualan dan pengalihan aset BUMN(D) harus diwaspadai dan semua elemen kebangsaan harus peduli untuk mengawasinya; termasuk modus IPO (Initial Public Offering). Menurut data Kemenkeu bahwa pemerintah memastikan ada delapan BUMN yang menerima suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 52 triliun pada 2021.

Yaitu, PT Indonesia Financial Group (IFG) atau PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) memperoleh PMN sebanyak Rp 20 triliun untuk mendukung restrukturisasi Jiwasraya; PT Hutama Karya (Persero) mendapat PMN sebesar Rp 6,2 triliun; PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) juga mendapat PMN sebesar Rp 1,2 triliun.

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mendapat kucuran PMN sebesar Rp 470 miliar; PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) mendapat dana PMN sebesar Rp 977 miliar; PT PAL Indonesia (Persero) yang memperoleh PMN senilai Rp 1,26 triliun; PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mendapat PMN sebanyak Rp 5 triliun. Dana PMN tambahan sebesar Rp 16,9 triliun ditujukan untuk PT Hutama Karya sebesar Rp 9 triliun dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) Rp 7,9 triliun.

Di sinilah peranan DPR RI dan rakyat untuk kolaborasi mengawasinya; terlebih tiga tahun ke depan akan digelar pemilu serentak yang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Pengawasan oleh DPR RI telah dikebiri dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN mereduksi pengawasan DPR RI kepada Kementerian BUMN.

Dalam PP tersebut, melonggarkan tata cara penyertaan modal negara dan pengalihan kekayaan negara pada BUMN dengan tanpa harus melalui persetujuan DPR RI. Itu membahayakan bahkan dapat mengarah pada pelanggaran konstitusi yang serius.

Sebab, semua hal yang terkait dengan masalah keuangan dan kekayaan negara merupakan objek APBN, yang pembahasannya, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23, harus dibahas dan disetujui oleh DPR RI. Secara kelembagaan mestinya DPR RI menjadi kontrol yang efektif terhadap pemerintah, namun dengan komposisi lebih 80 persen kursi di DPR RI sebagai pendukung pemerintah maka keberpihakannya sudah terang benderang.

Sebagai objek APBN, maka setiap bentuk pengambilalihan atau perubahan status kepemilikan saham yang termasuk kekayaan negara haruslah sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan DPR. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.    

REVISI UU BUMN

Sungguh memprihatinkan kinerja BUMN(D) menunjukkan kondisi pareto, di mana sekitar 80 persen dari total kontribusi pendapatan BUMN hanya disumbang oleh sekitar 20 persen dari total perusahaan saja; dan sisanya kedodoran dan terlilit utang.

Penerbitan surat utang BUMN pun harus diawasi secara ketat agar penggunaannya lebih maksimal untuk meningkatkan kinerja BUMN. Kondisi inilah yang mendorong DPR RI untuk menginisiasi Revisi UU BUMN untuk dibahas bersama pemerintah. Tarik ulur kepentingan dan keuntungan pun menyeruak dari para pihak.

Rakyat berharap menjadi UU BUMN yang pro-rakyat berbasis pada ekonomi Pancasila sesuai Pasal 33 UUD 1945. Banyak hal yang perlu diatur lebih lanjut, antara lain holding BUMN yang pro-rakyat, penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) untuk tujuan investasi dan public service obligation (PSO), pendirian perusahaan anak dan cucu BUMN, mekanisme restrukturisasi dan penutupan BUMN.

Pemerintah tidak menyertakan intervensi politik dalam menentukan jajaran direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah, pengurusan dan pengawasan, restrukturisasi, pembubaran BUMN, pelayanan umum, status karyawan, auditor, penggunaan laba, optimalisasi dan penghapusan aset, tanggung jawab sosial dan lingkungan, kemandirian persero sebagai badan usaha termasuk pengelolaan aset, privatisasi, penyelesaian rugi perusahaan, penyelenggaraan monopoli, pengelolaan anak perusahaan, sinergi BUMN, hingga mediasi BUMN.

Pun, untuk pengangkatan direksi dan komisaris harus berdasarkan kualitas dan profesionalisme, dan bukan orang yang pernah tersangkut pidana/kriminal. Rangkap jabatan direksi maupun komisaris pun harus dibatasi karena mendapatkan double income yang merugikan keuangan negara.

TANTANGAN GEO-ENERGI

Pangan dan energi menjadi persoalan global, center of gravity sehingga memicu berbagai kompetisi dan konflik untuk menguasainya. Negara adidaya telah menancapkan kuku-kukunya di berbagai negara dengan motif ekonomi maupun HAM sehingga banyak negara berkembang menjadi negara gagal (failed state) karena terlilit utang dan tidak berdaya untuk mengembalikannya.

Kita harus waspada terhadap jebakan-jebakan batman dari negara-negara lain yang seakan-akan membantu kita, namun akhirnya menjerat leher sehingga kedaulatan dan kemandirian tergadaikan. Sebut saja, pembangun infrastruktur jalan tol, kereta cepat, industri, dan lain-lain di mana kita mengandalkan utang maupun turn key project (proyek terima jadi) dari investor asing.

Terkait energi, tumpuan kita pada BUMN sektor pertambangan dan migas namun kinerjanya juga kedodoran dan tidak mampu memenuhi kebutuhan energi nasional. Misalnya BBM, kita harus impor sekitar 900 ribu barel/day untuk memenuhi kebutuhan nasional sebesar 1,6 juta barel/day karena produksi nasional hanya sekitar 700 ribu barel/day.

Hal itu diperparah oleh praktik-praktik pemburu rente antar-oknum para pejabat, direksi dan komisaris. Kemudian, berkaitan dengan menipisnya cadangan minyak dan gas bumi harus dipacu lebih kencang pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di mana potensinya sangat besar, namun masih terkendala oleh biaya yang mahal, teknologi, dan investor.

Kondisi ini sangat memengaruhi ketahanan nasional, di mana kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala AHGT yang datang dari luar maupun dalam negeri yang langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Cara pandang bangsa Indonesia terhadap kesatuan dan keutuhan wilayahnya merupakan prinsip geopolitik; yang dibarengi dengan geostrategi sebagai cara memanfaatkan wilayahnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kepentingan nasional NKRI. Bukan untuk segelintir orang, kelompok maupun asing.

Dinamika dalam proses berbangsa dan bernegara harus benar-benar diarahkan pada ketahanan nasional yang andal agar mampu menghadapi segala macam AGHT (ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan) dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional memiliki dimensi kewilayahan, pemerintahan dan kerakyatan yang harus melahirkan daya hidup dan daya saing yang andal dan tangguh.

BUMN SEKTOR KELAUTAN DAN POROS MARITIM

Ke depan BUMN sektor kelautan harus dipacu lebih kencang agar sumber daya kelautan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Faktanya kekayaan laut Indonesia banyak dicuri bangsa lain yang memiliki peralatan dan kapal-kapal canggih, dan dikawal oleh kapal-kapal militer/milisi.

Geografi maritime yang sangat luas mengacu pada Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang diperjuangkan tidak mudah untuk menjadi negara kepulauan (Archipelagic State). Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.

Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB III Tahun 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Dan belum dapat disebut sebagai negara maritim karena belum menjadikan laut sebagai tulang punggung eksistensi dan pengembangan negara. Deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa: Laut Indonesia termasuk laut di sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri dan ketentuan Ordonansi 1939 yang dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Tujuannya, mewujudkan bentuk wilayah NKRI yang utuh dan bulat. Menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai asas negara kepulauan/archipelago state. Mengatur lalu lintas pelayaran yang damai untuk menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Menurut Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Tenaga Profesional lemhannas RI dan Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim menjelaskan, Maritime Security Strategy harus diimplementasikan agar Indonesia menjadi poros maritim dunia. Sekurang-kurangnya menjadikan laut Indonesia sebagai perekat antar-pulau, sumber mata pencarian, dan sistem pertahanan.

Pun, perlu prioritas dan redefinisi Program Masterplan Percepatan Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan penambahan pada program-program kemaritiman. Poros maritim dunia akan menyangkut Maritime Security Strategy yang memuat langkah-langkah objektif dan strategis.

Kita juga memerlukan SDM Maritim yang unggul, pakar ekonomi, pakai' pendidikan, pakai’ teknologi dan industri, maupun intelijen. In paralel, diperlukan agenda prioritas seperti armada berbendera Indonesia, sistem pelayaran tetap, infrastruktur, logistik, arsitektur manajemen keamanan maritim, kompetensi capacity building, kualitas komunitas maritim, harmonisasi peraturan perundangan maupun industri strategis perkapalan dan kemaritiman. Termasuk menjadikan Jakarta sebagai pengendali dan pengawasan lalu lintas laut ASEAN, yang sekarang ini berada di Singapura.

Menjadi poros maritim dunia harus dibarengi pembangunan sektor kelautan dalam dimensi ekonomi biru agar dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang juga mempersiapkan kebutuhan bagi generasi yang akan datang sesuai prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Indonesia dapat mewujudkan ekonomi biru melalui pemanfaatan potensi budi daya laut secara terukur yang tetap menjaga kelestarian alam, keseimbangan ekologi, dan keanekaragaman hayati. Juga penguatan produksi unggulan ekspor serta pembangunan kampung-kampung budi daya yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pesisir. Di samping ramah lingkungan, sifat utama ekonomi biru ialah penekanannya pada optimalisasi sumber daya yang kita miliki. (ndu/k8)