Oleh Nasrullah, Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman 

 

John Milton (9 December 1608 – 8 November 1674), penyair Inggris, dikenal berjasa besar di masa perang saudara melanda negerinya. Pasalnya, di tengah kekacauan dan ketakutan berpendapat di Inggris masa itu, Milton menyampaikan keberatan publiknya dengan menuntut kemerdekaan berbicara dan kebebasan pers di hadapan kekuasaan. 

Areopagitica (1644) adalah karya yang menjadi monumen penanda keberanian Milton. Karya berupa pidato keberatan publik (public appeal) inipun di kemudian hari menjadi dasar dari naskah deklarasi mengenai kebebasan berpendapat internasional. Tak banyak yang tahu, bahwa asal muasal naskah deklarasi kebebasan berpendapat internasional ini berasal dari seorang sastrawan, sosok yang menjadikan bahasa sebagai panglima. 

Eranya Milton dikenal sebagai periode restorasi dalam sejarah kesusastraan Inggris. Era di mana parlemen Inggris pertama kali digagas untuk mempreteli absolutisme kekuasaan monarki. Masa di mana pertama kali pula, kepala Raja Inggris dipenggal dan menandai bahwa sang Raja adalah manusia biasa, bukan titisan Tuhan, apalagi dinilai sakral sebagai manusia setengah dewa. Buktinya, kepalanya juga tak kebal pedang dan bisa diarak di jalanan. 

Pendeknya, masa Milton berkeberatan di depan publik dengan Areopagitica-nya ini, adalah penanda awal demokratisasi di Inggris. Dimana pada mulanya, raja dan ratu adalah segalanya, nyaris tak ada salah di depan rakyat biasa. Setelah itu, kemerdekaan berpendapat dan kebebasan pers adalah kosa kata baru yang menjalar kemana- mana hingga hari ini. 

Selain sebagai penyair, John Milton, sastrawan Inggris berpengaruh di masanya dengan karya legendarisnya Paradise Lost ini juga dikenal sebagai aktivis dengan aksi keberatan publik (public appeal) yang menuntut kemerdekaan berpendapat dan kebebasan pers (freedom of speech dan freedom of press). Lebih dari itu, Milton tak kurang berjasanya dalam membawa Inggris di kemudian hari menjadi Monarki konstitusional dengan hak rakyat yang semakin luas dalam mengkritisi dan menentukan hajat hidupnya, di negerinya. Penguasa tidak lagi disakralkan apatahlagi tak boleh dikritik terlebih tak boleh dicela jika dinilai tak becus menghadirkan kemaslahatan rakyat. Itulah pondasi dasar demokratisasi persembahan dari sang penyair, John Milton. 

Hari- hari terakhir ini di Indonesia lagi ramai soal kebebasan berpendapat di muka umum. Muka umum lazim dikenal sebagai ruang publik. Ruang publik adalah ruang (sphere) dimana kebebasan berpendapat melalui medium bahasa dijamin kemerdekaannya, terlebih kritik kepada pemangku kekuasaan. Apatahlagi, di negeri yang menyebut diri hidup di alam demokrasi ini. 

Kini, media sosial menjadi ruang publik baru yang nyaris tanpa sabuk pengaman. Meski begitu, tak jarang tangan kekuasaan negara tak sabaran untuk masuk mencengkeramkan kuasanya di situ. Itulah yang jamak kita saksikan saat ini. 

Lain alam demokrasi, lain lagi cerita kalau negeri itu hidup di alam otoritatian dimana kemerdekaan berpendapat dibatasi dan dikekang seperti era Soeharto di Indonesia yang sudah usai. Pembatasan dan pengekangan, kriminalisasi dan represi adalah kosa kata alam otoriter.

Pemasungan kemerdekaan berbahasa, terlebih bahasa metaforik yang bertingkat tinggi adalah ironi sekaligus kemirisan intelektual di alam demokrasi. Pemandangan demikian bukan hanya aneh bin ironis, tapi juga buruk bagi iklim negara demokratis. Kecuali pelakunya memang adalah sisa – sisa orde baru atau pewaris perilaku kolonial yang sepatutnya sudah lama hilang di negeri ini. Itu lain cerita sekaligus jadi tanda tanya kenapa yang begitu masih ada disisakan Belanda dan Orba di abad ke-21 ini. . 

Terakhir menjadi pembicaraan hangat adalah postingan BEM KM UNMUL di Instagram yang menyebut Wakil Presiden Indonesia sebagai “Patung Istana Merdeka”. Inilah yang ramai dibincangkan di media sosial, khususnya di Instagram, lalu menyebar ke media sosial lainnya, hingga sebagaimana lazimnya dijemput pula oleh media massa hingga makin ramai. 

Ketika makin ramai di media massa, instrumen kekuasaan pun masuk. Awalnya pihak birokrasi kampus hadir melalui rilis resminya, dan terakhir surat panggilan dari kepolisian, seolah tak mau ketinggalan. 

Yang unik lagi adalah warga net (netizen) tiba - tiba layaknya menjadi “hakim ” bahasa. Penilaian sopan dan tidak sopan, beretika dan tidak beretika dan sebagainya. Tiba - tiba banyak “ahli bahasa” muncul dengan justifikasi yang tanpa dasar analisa keilmuan. Pun, ada Akademisi yang mencoba berkomentar di media dan grup-grup Whatsapp, tak lebih menunjukkan sikap emosional ketimbang rasional. 

Kata seorang kawan Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia, “Mereka gak pernah menghitung jurusan sastra. Giliran ada yang mengkritik pake gaya bahasa, semuanya bilang "diksinya tidak tepat". Alangkah pandainya.” Inilah yang sedang dihadapi masyarakat kita, khususnya di media sosial. Sayangnya lagi, di kalangan akademisi pun begitu, tak terkecuali di Fakultas yang mempelajari dan mengajarkan bahasa dan sastra sehari – hari. 

Yang makin lucu dan menggelikan lagi adalah massifnya reaksi (ketimbang respon) dengan dasar argumentasi mengenai “kesopanan berbahasa”. Dalam Kajian bahasa, dikenal istilah “politeness and impoliteness” (kesopanan dan ketidaksopanan) dalam berbahasa. Sejujurnya, topik seperti ini dalam kajian bahasa sudah lama ditinggalkan, untuk tidak menyebutnya sebagai topik yang sudah usang, meski tidak berarti tak lagi penting.

Artinya, topik kesopanan dan ketidaksopanan berbahasa apatahlagi etika berbahasa sudah jarang diterima di jurnal bereputasi, kata seorang rekan penulis yang merupakan reviewer jurnal bahasa terakreditasi. Kata beliau, topik mengenai kesopanan dan etika berbahasa seperti ini adalah judul yang pertama akan ditolaknya sebagai seorang reviewer. Artinya, nyaris tidak ketinggalan lagi dengan kajian bahasa kekinian. Topik mengenai praktik pemaknaan, ideologi bahasa, politik representasi, aspek ekologi bahasa, bahasa dan kuasa merupakan topik – topik yang sedang kekinian dalam kajian bahasa. 

Apa yang ada di perbincangan warga net sesungguhnya adalah hal yang wajar saja. Pihak BEM UNMUL mesti menerima konsekuensi atas reaksi dan respon publik atas unggahannya itu. Itu biasa saja. Meski, yang “publik” di media sosial dewasa ini juga semakin kabur. Belum lagi fenomena buzzer dan pendengung dengan akun anonim yang tentu tak bisa disamakan dengan netizen tanpa anonimitas lainnya. Media sosial menjadi belantara yang serba liar dan banal pada akhirnya. 

Yang tak lazim adalah kehadiran kekuasaan negara sebagai “hakim” atas kemerdekaan berbahasa di media sosial. Apatahlagi, jika tindakan itu diambil ketika penggunaan gaya bahasa metaforik menyasar penguasa. Kesannya menjadi sarat dengan kepentingan kekuasaan. Apakah bisa dimaknai sebagai instrumen kekuasaan atau dalam rangka mencari muka dengan kekuasaan di atasnya berikut kepentingan yang menyertainya. 

Hal di atas merupakan kehadiran aparatus represif negara di ruang publik milik masyarakat sipil yang sejatinya merdeka. 

Bagaimanapun, ruang publik adalah ranahnya masyarakat sipil (civil society). Tangan masyarakat politik (political society) dalam hal ini aparatus represif negara, mestinya  tak hadir di situ. Terlebih lagi, alam demokrasi telah menjamin kemerdekaan berbahasa di ruang publik yang merupakan ranah masyarakat sipil, terutama kepada anak muda yang sedang surplus demografi di negeri ini. 

Kecuali kita ingin kembali ke masa sebelum Milton berkeberatan dengan Areopagitica-nya, yang otoriter, tanpa kebebasan berbicara, lagi membungkam kemerdekaan berbahasa. Terutama lagi, membungkam kecerdasan berbahasa anak muda di tengah surplus demografi yang meniscayakan peran kritis dan konstruktif dari anak muda negeri ini. 

Kita tentu tidak ingin anak muda yang sedang tumbuh di zamannya ini menuduh generasi tua yang kebetulan sedang memimpin negeri ini sebagai penghalang mereka menuju bonus demografi, bukan? Kemerdekaan mereka dalam berbahasa adalah hal pertama yang perlu dijamin. Selebihnya, keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi anak muda Indonesia di era bonus demografi yang sedang berlangsung menjadi pekerjaan rumah penting lagi mendesak bagi para pemimpin “generasi tua” di negeri ini. (**)