SAMARINDA-Surat Wali Kota Samarinda Andi Harun tentang pengosongan aset di atas dua lahan yang ditempati DPD Golkar Kaltim dan DPD Golkar Samarinda berujung ke meja hijau. Jika DPD Golkar Samarinda menggugat Pemkot Samarinda ke PTUN, DPD Golkar Kaltim menyengketakan surat perintah pengosongan itu lewat jalur perdata. Kedua sengketa itu berjalan nyaris beriringan.

Sengketa tata usaha negara sudah memasuki tahap pemeriksaan persiapan hingga 21 November mendatang. Untuk sengketa perdata yang diajukan DPD Golkar Kaltim di Pengadilan Negeri Samarinda, bergulir perdana (11/11). Sebelum persidangan memasuki agenda pemeriksaan sengketa, majelis hakim PN Samarinda yang dipimpin Hasanuddin bersama Muhammad Nur Ibrahim dan Yulius Christian memberikan waktu selama 40 hari (bisa diperpanjang 14 hari) untuk kedua pihak bermediasi.

“Sebelum masuk ke persidangan pemeriksaan, perkara ini dimediasi dulu. Kedua pihak ingin menggunakan mediator dari lingkungan PN atau dari luar,” tanya Hasanuddin. Golkar Kaltim yang diwakili Lasila dan wali Kota Samarinda yang diwakili Zulkifli dari Bagian Hukum Sekretariat Kota Samarinda, bersepakat memilih mediator dari lingkungan peradilan tingkat I tersebut. “Mediatornya Rakhmad Dwi Nanto, salah satu hakim di sini. Ada waktu 40 hari untuk bermediasi. Tenggat ini bisa diperpanjang 14 hari. Jika tak punya titik temu baru memasuki persidangan,” jelasnya mengakhiri persidangan.

Selepas sidang, Lasila menjelaskan, dalam perkara itu mereka menyoal surat wali kota Samarinda bernomor 030/1308/300.02 tertanggal 27 Juli 2021 tentang pengosongan lahan dan bangunan di Jalan Mulawarman, Samarinda Kota, Samarinda. Sebelumnya, aset itu dipakai DPD Golkar Kaltim berkantor. Menurutnya, surat itu merupakan perbuatan melawan hukum, tidak sah, cacat hukum, serta tak memiliki kekuatan hukum. “Ada kebijakan sepihak yang diambil pemerintah. Dasar menyengketakan nanti saja ya. Saat pembacaan gugatan jika mediasi gagal,” kata anggota kuasa hukum DPD Golkar Kaltim itu.

Mengutip data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan perdata ini teregistrasi dengan Nomor 219/Pdt.G/2021/PN.Smr pada 28 Oktober 2021, Golkar Kaltim meminta pengadilan yang bermarkas di Jalan M Yamin untuk menyatakan surat tersebut cacat hukum atas segala akibat hukum yang muncul dari kebijakan tersebut. Dalam gugatan itu pula, Golkar meminta PN Samarinda untuk menghukum wali Kota Samarinda agar membayar kerugian materiil yang timbul akibat kebijakan itu sebesar Rp 15 miliar dan kerugian immaterial sejumlah Rp 20 miliar.

Diketahui, sawala Pemkot Samarinda dan Golkar meruncing medio Juli lalu selepas wali kota Samarinda menerbitkan surat perintah menarik aset yang diberdayakan ke Golkar Kaltim dan Golkar Samarinda, untuk dikelola pemerintah. Pemkot pun memberi opsi lain. Yaitu membeli lahan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku bila ingin tetap mendiami lokasi tersebut. Namun, sebelum proses pembelian, aset itu harus dikembalikan dulu ke pemkot. Seperti yang terjadi pada aset lahan seluas 1.904 meter persegi beserta gedung di Jalan Dahlia, Bugis, Samarinda Kota akhir Agustus lalu. Penarikan aset ini berujung pada sengketa yang dilayangkan Golkar Samarinda ke PTUN Samarinda dengan gugatan TUN bernomor 33/G/2021/PTUN.SMD untuk menganulir surat Wali Kota Samarinda Nomor 030/1415/300.02 tertanggal 19 Agustus 2021 tentang pengosongan tersebut. Sementara lahan seluas 950 meter persegi di Jalan Mulawarman dipatok pemkot untuk dikembalikan akhir Oktober lalu. Sebelum penarikan terjadi, Beringin Mulawarman menggugat surat tersebut.

Sementara itu, dalam keterangannya belum lama ini, Andi Harun mengungkapkan, kebijakan yang diambil Pemkot Samarinda dalam rangka mengamankan aset pemerintah. Pemkot, kata dia, tentu tak bisa menerima tawaran sewa lantaran bakal berbenturan dengan aturan barang milik daerah tak boleh disewa atau pinjam-pakai ke partai politik. Dengan demikian, pemkot tetap bersikap sesuai usulan yang diberikan di awal. Yakni mengembalikan atau membeli. (ryu/riz/k16)

 

Sengkarut Aset Golkar vs Andi Harun

 

13 Juli 2021

Pemkot Samarinda mengeluarkan surat perintah bernomor 030/1234/300.02. Surat itu berisi lima poin, salah satunya meminta DPD Golkar Kaltim mengosongkan bangunan di Jalan Mulawarman, Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir. Lahan milik pemkot itu tercatat dalam sertifikat hak pakai (SHP) Nomor 122/1998.

 

22 Juli

Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas`ud menemui Wali Kota Samarinda Andi Harun.

 

24 Juli 2021

Pertemuan Pemkot Samarinda dan Golkar kembali di gelar namun hasilnya nihil.

 

27 Juli 2021

 

Wali Kota Samarinda Andi Harun kembali mengeluarkan tentang pengosongan lahan dan bangunan di Jalan Mulawarman, Samarinda Kota, Samarinda.

 

20 Agustus 2021

Pemkot Samarinda membongkar dan mengosongkan gedung DPD Golkar Samarinda yang memiliki luas 1.904 meter persegi di Jalan Dahlia, Bugis, Samarinda Kota. Pengosongan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Samarinda Andi Harun bernomor 030/1415/300.02 tertanggal 19 Agustus 2021.

 

13 Oktober 2021

DPD Golkar Samarinda melayangkan gugatan ke PTUN untuk menganulir surat keputusan tersebut yang memuat pengosongan dan pembongkaran atribut Golkar dari gedung yang berlokasi di Jalan Dahlia, Bugis, Samarinda pada 27 Agustus 2021.

 

28 Oktober 2021

Giliran DPD Golkar Kaltim yang menggugat wali Kota Samarinda dan meminta Pengadilan Negeri Samarinda untuk menyatakan cacat hukum dan tidak sahnya surat Wali Kota Samarinda Andi Harun Nomor 030/1308/300.02 tertanggal 27 Juli 2021 juncto surat Nomor 030/1234/300.02 tertanggal 13 Juli 2021 tentang pengosongan lahan dan bangunan di Jalan Mulawarman, Samarinda Kota, Samarinda.

 

Tuntutan Golkar:

Meminta pengadilan menghukum wali Kota Samarinda untuk membayar kerugian materil senilai Rp 15 miliar dan kerugian immaterial sebesar Rp 20 miliar.

Meminta pengadilan jika seluruh atau sebagian dari gugatan Golkar dikabulkan maka putusan itu dilaksanakan lebih dulu secara serta-merta meski tergugat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.

 

Sumber: Bank data Kaltim Post, diolah