Hampir seluruh warga perkotaan kini lebih mengonsumsi air kemasan dengan pertimbangan praktis dan murah. Termasuk air minum yang diperoleh dari depot air minum isi ulang. Sayangnya, pilihan itu rentan membawa penyakit.

 

 

PUBLIK kini harus lebih bijak memilih depot air minum isi ulang karena masih banyak yang tak terdaftar di Dinas Kesehatan (Diskes). Berdasarkan data e-Monev Higiene Sanitasi Pangan (HSP) Program Pendataan Penyehatan Pangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), saat ini terdapat 3.629 depot air minum yang terdaftar di seluruh Kaltim. Namun, disinyalir data tersebut bukan jumlah sebenarnya.

“Mungkin masih ada lagi yang belum terdaftar (di Diskes kabupaten/kota),” kata Muhammad Maulana Fahmi, kasi Promosi Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan Diskes Kaltim. Dari hasil inspeksi di kabupaten/kota, ucap dia, 2.202 atau 60,67 persen depot air minum memenuhi syarat. Dengan demikian, masih ada sekira 40 persen depot air minum yang tidak memenuhi syarat. Di samping itu, masih ada pula depot air minum yang belum terdaftar dalam e-Monev HSP. “Hal ini harus menjadi perhatian bersama. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan depot air minum. Karena merupakan sumber air minum bagi sebagian besar masyarakat,” pesan dia.

Kemenkes telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 14/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Beleid itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada PP 5/2021 menerangkan label pengawasan, pembinaan, tempat pengelolaan pangan di kabupaten/kota dikeluarkan oleh bupati/wali kota. Yang juga mengatur sertifikat laik higiene sanitasi di kabupaten/kota. Kemudian standar sertifikat laik higiene sanitasi, termasuk non-Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

“Oleh karena itu, sertifikat laik higiene sanitasi merupakan standar atau izin komitmen dari usaha tempat pengelolaan pangan. Termasuk depot air minum yang menginduk pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag),” ungkapnya. Sementara itu, Endang Widyastuti selaku Sub Koordinator Penyehatan Pangan Kemenkes mengungkapkan, pada data e-Monev depot air minum se-Indonesia, jumlahnya 60.272 depot air minum yang terdaftar hingga 1 Maret 2021. Kemudian 28.719 yang laik HSP atau sudah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dan memenuhi syarat. Akan tetapi, yang memiliki sertifikat hanya 1.183 depot air minum. Minimnya jumlah depot air minum yang memiliki sertifikat itu, membuat Kemenkes menyimpulkan, jumlah sebenarnya kemungkinan lebih besar. Tetapi belum diinput ke e-Monev HSP.

“Karena kalau dilakukan analisis sejak perizinan itu atau sertifikat laik higiene sanitasi itu, bukan dikeluarkan oleh Diskes. Tapi Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) atau lembaga lain di kabupaten/kota. Dan itu datanya cenderung tidak kembali ke Diskes, sehingga Diskes tidak mendapat data yang valid tentang depot air minum isi ulang yang bersertifikat,” tuturnya. Perempuan berkerudung ini menyampaikan, usaha depot air minum ini sangat menjamur di beberapa daerah. Konsumennya banyak dan harganya murah, sehingga banyak dipilih masyarakat perkotaan. Makanya beberapa pengusaha tempat pengolahan menggunakan depot air minum, untuk usaha pengolahan pangannya. Dibandingkan air minum dalam kemasan (AMDK) yang harganya jauh lebih mahal daripada air minum yang diolah depot air minum.

Selain itu, AMDK punya masa kedaluwarsa yang diterbitkan laboratorium. Sementara air dari depot air minum tidak memiliki masa kedaluwarsa, sehingga menjadi rentan bagi masyarakat dan pengusaha untuk menyimpan air minum yang dihasilkan dari depot air minum isi ulang dalam waktu lama. “Bisa terjadi kontaminasi dan menyebabkan karbonisis. Sehingga dianjurkan depot air minum isi ulang tidak menyetok galonnya. Air dari depot air minum dibawa konsumen dan langsung menggunakan air tersebut,” pungkasnya. (kip/riz/k16)