PENYANDANG disabilitas yang telantar akan dibina Pemprov Kaltim. Dinas Sosial (Dissos) Kaltim merencanakan pembangunan panti rehabilitasi sosial penyandang disabilitas (PRSPD) untuk menampung para masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Yang akan dibangun di Samarinda.

Kepala Dissos Kaltim HM Agus Hari Kesuma mengungkapkan panti sosial penyandang disabilitas itu, direncanakan dibangun di atas lahan seluas 5 hektare milik Pemprov Kaltim. Yang berada di Jalan Rapak Indah, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Tak jauh dari Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kaltim.

Detail engineering design (DED) atau desain perencanaan bangunannya akan diusulkan pada APBD 2022. “Kami usulkan sekitar Rp 700 juta. Dengan anggaran DED segitu, diperkirakan fisiknya sekitar Rp 30 miliar,” katanya kepada Kaltim Post, Rabu (10/11).

Pria berkumis itu menambahkan pihaknya sudah berkonsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim mengenai usulan pembangunan PSRPD Kaltim. Jika, usulan anggaran DED-nya dialokasikan pada APBD 2022, maka memerlukan waktu sekitar empat bulan untuk lelang kegiatan penyusunan DED.

“Mungkin minggu ini, DPUPR-Pera Kaltim akan meninjau lokasinya. Jadi, kalau DED-nya Rp 700 juta, bisa mereka perkirakan berapa anggaran untuk pembangunan fisiknya. Karena kalau kami perkirakan sekitar Rp 30 miliar,” terang dia.

Nantinya panti sosial penyandang disabilitas itu, diperuntukkan masyarakat Kaltim yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental. Menurut data Dissos Kaltim, ada 5 ribu penyandang disabilitas di Kaltim. Namun, ada sekitar 500 orang yang tidak bisa ditampung panti, sehingga telantar dan tidak terawat.

Para penyandang disabilitas yang telantar itulah yang menjadi sasaran untuk dirawat di PSRPD Kaltim. “Yang lainnya kan ada dirawat di SLB (sekolah luar biasa) dan masyarakat mampu. Nah, khusus untuk penyandang disabilitas yang tidak mampu ini yang akan kami rawat. Apalagi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) yang dinyatakan sembuh, dan tidak ditampung RSJ (rumah sakit jiwa), maka akan kami tangani di panti sosial ini,” jabar Agus.

Untuk penanganan penyandang disabilitas yang telantar, dikatakannya, dikirimkan ke Kalsel. Yakni, PRSPD Iskaya Banaran di Banjarbaru. Pantai rehabilitasi tersebut dikhususkan untuk penyandang disabilitas fisik, sensorik, tunarungu, wicara, dan intelektual. Yang memang menjadi rujukan di Kalimantan.

Namun, karena daya tampung yang terbatas, akhirnya penyandang disabilitas asal Kaltim akan dirawat di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof Dr Soeharso di Surakarta, Jawa Tengah. “Di Kalsel sekarang ada regulasi tidak tertulis. Hanya akan melayani Kaltara. Untuk Kaltim nanti, akan dikirimkan ke Solo. Di Banjarbaru khusus melayani dari Kaltara,” ujar dia.

Rencana pembangunan panti sosial penyandang disabilitas itu mendapat apresiasi dari Komisi VIII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Balikpapan, Selasa (9/11). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengungkapkan persoalan sosial seperti penyandang disabilitas yang terlantar itu, perlu mendapat perhatian khusus. Seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim.

“Karena yang tadinya level daerah, akan menjadi melayani nasional. Dengan adanya IKN di Kaltim. Makanya kami ingin persoalan sosial di Kaltim bisa mendapat perhatian juga. Seiring Kaltim direncanakan menjadi IKN baru,” pungkasnya. (kip/rom/k8)