SAMARINDA–Tugas legislasi para wakil rakyat Kota Tepian pada 2022 mendatang masih menyisakan pekerjaan rumah. Sebanyak 13 rancangan peraturan daerah (raperda) yang tak selesai tahun ini kembali masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Samarinda yang disahkan dalam paripurna, kemarin (10/11).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda Abdul Rofiq menerangkan, terdapat 28 usulan raperda yang bakal dibahas tahun depan. Jumlah itu terdiri dari lima usulan dewan dan 10 usulan pemkot. “Memang masih ada 13 yang tersisa dari tahun ini untuk dibahas tahun depan,” ungkapnya.

Namun, dia mengelak ke-13 raperda diselipkan kembali lantaran proses penyusunannya mayoritas belum beres di setiap panitia khusus yang dibentuk. Jika kerja pansus sudah beres. Tentu raperda itu bisa disahkan. “Jadi sudah jalan kok. Tinggal tunggu hasil diserahkan baru disahkan,” ungkap politikus PKS Samarinda itu.

Dari raperda tunggakan itu pun ada satu beleid yang berpeluang dicoret lantaran tujuan pembuatannya sudah diakomodasi dalam aturan lain. Peraturan yang dimaksudnya itu Perubahan Perda 27/2006 tentang Rumah Pemotongan Hewan, Unggas, dan Pelayanan Teknis di Bidang Peternakan.

Namun, Bapemperda perlu mengevaluasi kembali naskah akademik raperda perubahan itu dengan Perda Retribusi di Samarinda. “Karena tujuan awal perubahan itu untuk mengevaluasi besaran retribusi. Jika sudah tertuang dalam perda lain tak perlu lagi,” jelasnya.

Pembentukan regulasi, kata Rofiq, tak melulu berpatokan dengan propemperda yang disahkan. Masih ada peluang raperda lain masuk lewat pembahasan raperda kumulatif terbuka di pertengahan tahun anggaran. Bahkan, tanpa dua jalur itu pun pemerintah atau dewan masih bisa mengesahkan peraturan lain di luar propemperda jika merujuk Permendagri 80/2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Syaratnya harus aturan keadaan kahar atau urgen. Bisa bentuk perda tanpa perlu proses panjang seperti umumnya. Misal situasi pandemi saat ini,” singkatnya. (ryu/dra/k8)