NAYPYIDAW – Junta militer Myanmar kembali disorot. Lembaga HAM Fortify Rights kemarin (10/11) menuding mereka telah melakukan kejahatan perang. Sebab, sejak kudeta Februari lalu, militer telah menahan 14 relawan kemanusiaan di Negara Bagian Kayah. Pengiriman bantuan untuk penduduk sipil yang kehilangan tempat tinggal juga diblokade.

’’Memblokade bantuan dan menargetkan pekerja kemanusiaan dalam konflik bersenjata adalah kejahatan perang,’’ ujar Direktur Regional Fortify Rights Ismail Wolff seperti dikutip Al Jazeera.

Fortify Rights telah mewawancarai lebih dari 20 warga Myanmar yang kehilangan tempat tinggal, relawan kemanusiaan, dan anggota kelompok bersenjata. Hasilnya diketahui bahwa junta militer juga menyerang dengan bom molotov, menjarah properti milik penduduk, serta menghancurkan suplai makanan, obat, dan bantuan lainnya.

Ucapan Wolff bukan isapan jempol. Mei lalu tiga relawan ditangkap dekat Desa Pan Kan, Loikaw. Terdiri atas dua perempuan dan satu laki-laki. Hingga saat ini, ketiganya belum dibebaskan. Insiden penangkapan terus-menerus membuat relawan ketakutan. Pada Juni, militer membakar gudang beras di salah satu sekolah di Desa Loi Yin Taung Chae yang terletak di perbatasan Kayah-Shan. Beras tersebut adalah stok bantuan untuk sekitar 3 ribu pengungsi.

Junta militer juga terus menunda pemberian izin akses untuk relawan internasional. Mereka membuat blokade di jalan, melakukan pemeriksaan setiap pengiriman bantuan, serta kadang menyitanya. Itu membuat tim kemanusiaan di lapangan kekurangan sumber daya.

Wolff menegaskan bahwa junta militer telah menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan regional. ’’PBB dan negara-negara anggota ASEAN harus mendukung bantuan darurat lintas batas secepatnya untuk para pengungsi dan memastikan junta militer mempertanggungjawabkan kejahatan keji yang dilakukannya,’’ tegasnya.

Saat ini lebih dari 100 ribu penduduk telah kehilangan tempat tinggal di Kayah. Fortify Rights menyerukan kepada Thailand, India, Tiongkok, dan Bangladesh yang berbatasan dengan Myanmar untuk mengirimkan bantuan. Termasuk melarang penjualan senjata ke Myanmar, menjatuhkan sanksi kepada junta militer, dan membekukan akses finansialnya. ’’Nyawa dipertaruhkan dan seluruh penduduk Myanmar berada di bawah ancaman,’’ tegas Wolff.

Bukan hanya relawan, junta militer Myanmar juga menangkap beberapa jurnalis. Salah satunya jurnalis asal Amerika Serikat Danny Fenster. Dia dijerat dengan dakwaan terorisme dan penghasutan. Pemerintah AS masih melakukan negosiasi agar Fenster dibebaskan.

Terpisah, krisis imigran di Polandia-Belarus kian panas. Perdana Menteri (PM) Polandia Mateusz Morawiecki menuding Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai dalang di balik krisis tersebut. Kedekatan pemimpin Belarus Alexander Lukashenko dengan Putin menjadi faktor. Versi Polandia, Belarus dan Rusia sengaja menggiring imigran ke negaranya.

Saat ini ada sekitar 2 ribu imigran yang terjebak di perbatasan Polandia-Belarus. Padahal, musim dingin sudah tiba. Mereka terpaksa tinggal di alam terbuka selama dua hari terakhir. Sebagian pengungsi mencoba merusak pagar pembatas dua negara. Tapi, Polandia telah mengerahkan ribuan polisi. Mereka menyerang dengan gas air mata ketika para pengungsi itu mencoba merangsek.

Kepala HAM PBB Michelle Bachelet menegaskan bahwa situasi di perbatasan tidak bisa ditoleransi. Dia meminta pihak-pihak terkait berhenti bersitegang dan segera menyelesaikan masalah tersebut. ’’Saya terkejut bahwa sejumlah besar imigran dan pengungsi terus dibiarkan dalam situasi putus asa dalam suhu yang hampir beku di perbatasan Belarus-Polandia’’ sorotnya. (sha/c17/bay)