SAMARINDA - Koalisi Kebebasan Berpendapat (KKB) mengecam upaya kriminalisasi terhadap Presiden BEM KM Universitas Mulawarman terkait seruan aksi atas kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Samarinda beberapa waktu lalu. 

Abdul Muhammad Rachim yang saat ini menjabat sebagai Presiden BEM KM Unmul mendapatkan panggilan dari Polres Samarinda atas dasar laporan informasi dari pihak yang belum diketahui dengan nomor laporan R/LI/457/XI/2021/RESKRIM, tanggal 02 November 2021.

Laporan itu yang ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda hari itu juga dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sp. Lidik/ 1785 / XI/2021, tanggal 02 November 2021.

Laporan kepada Polresta didasarkan atas unggahan poster BEM KM Universitas 

Mulawarman di akun instagram mereka (@bemkmunmul) perihal unggahan seruan aksi disertakan foto Wakil Presiden serta kalimat “ SERUAN AKSI KALTIM BERDUKA. PATUNG ISTANA MERDEKA DATANG KE SAMARINDA. Selasa, 2 November 2021 09.00 WITA – Tuntas. Titik Kumpul : Student Center Unmul. Note : Patuhi Protokol Kesehatan.”

Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo menilai tindakan kepolisian dari Polres Samarinda menunjukan kegagalannya untuk menjaga kondusifitas terkait kedatangan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. 

"Sehingga, kepolisian mencoba melakukan penekanan terhadap mahasiswa yang hanya menggunakan bahasa satire menyebut patung Istana Merdeka datang ke Samarinda. Padahal, tidak ada nama Wakil Presiden yang disebut," kata Buyung. 

Buyung menambahkan apa yang dilakukan kepolisian hampir sama juga dengan pihak Rektor Unmul. Rektor yang meminta mahasiswa menghapus unggahan BEM KM Unmul berisi patung istana merdeka menjadi bagian melayani kepada pemegang kekuasaan di pemerintah pusat. 

Terkait, kabar Presiden BEM KM Unmul Abdul Muhammad Rachim tak hadir pemanggilan oleh Polres Samarinda hari ini, Rabu 10 November, Buyung mendapat informasi bahwa surat tersebut salah menyebut yang bersangkutan. 

"Surat pemanggilan tertulis kepada Ketua BEM KM Unmul. Bukan ditulis Presiden BEM KM Unmul," jelas Buyung. 

Pokja 30 bersama 31 lembaga lainnya masuk dalam Koalisi Kebebasan Berpendapat (KKB) menuntut pihak terkait untuk mencabut laporan Presiden BEM KM Unmul ke polisi karena merupakan bentuk 

pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan Demokrasi.Kemudian, mendesak Kepolisian Resor Kota Samarinda untuk menghentikan proses l penyelidikan terhadap Presiden BEM KM Unmul.

Dalam KKB, turut organisasi yang tergabung yaitu 

JATAM Kaltim, Pokja 30, Greenpeace Indonesia, Bangsa Mahasiswa, Kelompok Belajar Anak Muda (Kbam), Aksi Kamisan Kaltim, BEM FH UNIB, BEM FISIP UNMUL, KIKA, LGN. Kaltim, Cakrawala Muda Kerakyatan-Manado, BEM KEMA FKB Tel-U, BEM HUKUM UNHAS, PUSaKO FH Unand, BEM FH UNMUL, BEM UI, BEM UPNVJ, BEM KM Universitas YARSI, BEM PM Universitas Udayana, BEM KM UDINUS SEMARANG, Aliansi BEM Univ. Brawijaya, Sekolah Sastra, Front Nahdliyyin Kedaulatan SDA, YLBHI, BEM STHI Jentera, BEM REMA UPNVJT, BEM FH Undip, WALHI Kaltim dan WALHI Kalsel. (myn)