BALIKPAPAN – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Kaltim. Tepatnya membahas fungsi keberadaan Asrama Haji. Pertemuan berlangsung di Aula Balai Kota Balikpapan, Selasa (9/11). Para wakil rakyat di Senayan ini menilai Asrama Haji di Kota Beriman memiliki potensial besar untuk berkembang.

Pimpinan Rombongan Komisi VIII Diah Pitaloka mengatakan, kunjungan ke Kaltim untuk melihat potensi perkembangan Asrama Haji. Berdasarkan pembahasan bersama Kemenag Kaltim dan UPT Asrama Haji, dia melihat sudah ada rencana pengembangan di Embarkasi Haji tersebut.

Hal yang menarik perhatian karena lahan Asrama Haji di Balikpapan cukup luas, sekitar 9 hektare. Semakin spesial karena lokasinya berada di pinggir pantai yang berpotensi untuk berkembang. “Kami dengar banyak permintaan masyarakat agar asrama haji sebagai tempat pemondokan atau penginapan,” ujarnya.

Apalagi fasilitas Embarkasi Haji sudah setara hotel bintang 3. Menurutnya, ini baru permintaan masyarakat umum. Belum lagi berbicara umrah yang potensinya besar dan kini belum dikembangkan maksimal. “Asrama Haji ini strategis karena berada di pintu tol dan berlokasi di IKN,” sebutnya.

Sehingga, nantinya terjadi integrasi fungsi yang awalnya Embarkasi Haji hanya melayani level daerah, namun di masa mendatang melayani IKN. “Ini potensial juga di tengah perkembangan IKN. Apa saja fungsi yang bisa dikembangkan saat nanti ada IKN,” tutur wakil ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.

Dia berharap, pengembangan IKN berdampak pada perbaikan Embarkasi Haji. Baik soal peningkatan fungsi hingga pelayanan. “Kalau potensi usaha sangat tinggi karena letaknya di pinggir pantai, ada narasi bisa jadi wisata keluarga atau hotel syariah yang kini sedang diminati masyarakat,” bebernya.

Dalam pembahasan bersama, Komisi VIII menilai butuh perluasan regulasi untuk mendukung pengembangan Embarkasi Haji. Pihaknya akan meminta saran dan masukan dari pemerintah daerah agar regulasi yang selama ini menghambat bisa selesai.

“Kalau saat ini terhalang regulasi, tadi saya minta sampaikan saja rincian regulasi mana yang masih belum bisa menopang pengembangan fungsi Embarkasi Haji,” ungkapnya. Sehingga, Komisi VIII bisa melengkapi dan memperluas regulasi yang selama ini masih terkesan kaku.

Termasuk mengatasi perkembangan layanan yang kini sudah bergeser secara online. Pihaknya akan melanjutkan dengan pembahasan detail dengan Kementerian Agama. “Mungkin perlu regulasi melalui peraturan menteri. Tapi, kami ingatkan juga nantinya perlu pengawasan keuangan,” katanya.

Sementara itu, Sekda Balikpapan Sayid MN Fadli yang mewakili Pemkot Balikpapan memiliki harapan yang senada dengan Komisi VIII DPR RI. Bagaimana fungsi Asrama Haji yang berlokasi di timur Balikpapan ini bisa semakin luas. Tidak sebatas menjadi lokasi Embarkasi Haji.

“Misalnya sebagai pusat lokasi kegiatan Islami, namun selama mendapat izin dari UPT,” katanya. Sehingga bisa digunakan secara maksimal. Apalagi keunggulannya lokasi dekat dengan akses tol, memudahkan akses pengunjung dari luar kota. (gel/ms/k15)