SINGAPURA– Singapura memberikan kebebasan bagi penduduknya yang tidak mau divaksin Covid-19. Tapi ada imbas atas kebebasan tersebut. Yaitu jika mereka sampai tertular virus SARS-CoV-2 dan harus dirawat di rumah sakit, maka pemerintah tidak akan membiayainya. Kebijakan ini akan diterapkan mulai 8 Desember nanti.

Bukan tanpa alasan langkah tersebut diambil. Singapura saat ini mengalami gelombang penularan terburuk sejak pandemi kali pertama muncul hampir 2 tahun lalu. Saat ini tercatat 2-3 ribu kasus per hari. Itu membuat sistem kesehatan di negara yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Lee Hsien Loong itu tertekan. Kebijakan baru tersebut diharapkan membuat penduduk mau divaksin.

’’Saat ini orang yang tidak divaksinasi merupakan mayoritas pasien yang membutuhkan perawatan inap intensif,’’ bunyi pernyataan Kementerian Kesehatan (MOH) Singapura seperti dikutip Channel News Asia. Mereka menambahkan bahwa orang-orang yang tidak vaksin ini berkontribusi secara tidak proporsional atas beban perawatan kesehatan Singapura.

Selama ini pemerintah selalu membayar tagihan RS pasien Covid-19 untuk semua warga Singapura dan warga negara lain yang menetap di negaranya untuk kategori tertentu. Ini berlaku untuk penularan di dalam negeri. Untuk mereka yang terdeteksi positif setelah bepergian ke luar negeri harus membayar biaya rumah sakitnya sendiri.

Biaya untuk pasien yang memang belum bisa divaksin, bukan karena tidak mau, tetap ditanggung oleh pemerintah. Misalnya saja anak-anak di bawah 12 tahun dengan kondisi tertentu dan mereka yang memiliki riwayat medis sehingga tidak bisa divaksin. Penduduk yang baru divaksin 1 dosis akan tetap dibiayai hingga 31 Desember. Artinya mereka punya waktu lebih dari sebulan untuk mendapatkan dosis kedua. Penduduk yang tidak mau divaksin dan terkena Covid-19 dipersilahkan menggunakan pembiayaan mandiri atau asuransi swasta.

Singapura merupakan salah satu negara dengan angka vaksinasi tertinggi di dunia. Sebanyak 85 persen dari 5,5 juta penduduknya sudah divaksin lengkap. Penularan masif yang terjadi belakangan ini karena varian Delta. Jika dibandingkan dengan standar global, itu masih termasuk rendah. Namun sejak awal pandemi, Singapura terkenal ketat menerapkan aturan. Mereka sempat duduk di jajaran negara yang menuai pujian karena berhasil mengendalikan pandemi dengan angka kematian sangat rendah.

MOH saat ini tengah mempertimbangkan untuk memberikan vaksin pada anak-anak usia 5-11 tahun. Mereka masih menunggu rekomendasi dari komite yang terdiri dari para pakar. Jika disetujui, maka proses vaksinasinya akan digelar pada pertengahan bulan ini.

Terpisah, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meminta agar Tiongkok membebaskan Zhang Zhan, citizen journalist asal Wuhan. Mereka khawatir dengan kondisi kesehatan Zhang yang dilaporkan tengah sakit parah gara-gara mogok makan. Zhang adalah orang yang melaporkan adanya wabah Covid-19 di awal pandemi. Namun, dia justru dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

Sejak ditangkap Mei tahun lalu, Zhang mogok makan secara berkala. AS meminta pembebasannya karena mantan pengacara berusia 38 tahun itu dilaporkan tengah sekarat. Keluarga Zhang berharap agar dia mendapatkan pembebasan bersyarat dengan alasan medis. Mereka takut Zhang tidak akan bertahan hingga musim dingin. Saudara lelakinya menyatakan bahwa peluang untuk bebas tipis.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kembali menyampaikan keprihatinannya atas penahanan sewenang-wenang dan perlakuan buruk terhadap Zhang. ’’Kami menegaskan lagi seruan agar Tiongkok segera membebaskannya (Zhang, Red) tanpa syarat,’’ ujar Price seperti dikutip BBC.

Zhang berangkat ke Wuhan Februari 2020 setelah membaca unggahan penduduk setempat terkait kehidupan di sana selama wabah Covid-19. Wuhan adalah tempat awal pertama virus SARS-CoV-2 ditemukan. Begitu tiba, dia mendokumentasikan kejadian di jalanan serta rumah sakit dan mengunggahnya secara langsung dan membuat berita versi tulis.

Dia sempat diancam oleh otoritas setempat ketika unggahannya menyebar cepat di media sosial. Zhang tak gentar. Namun pada Mei lalu dia ditangkap dan dinyatakan bersalah dengan dakwaan menimbulkan pertengkaran dan provokasi. (sha/bay)