PENAJAM–Dukungan publik terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara (Sekkab PPU) Muliadi untuk melaporkan praktisi hukum Rokhman Wahyudi ke pihak berwajib, terus mengalir.

Sejumlah percakapan di media sosial, seperti Facebook (FB) danWhatsApp (WA) sebagian besar menyatakan dukungan, agar mantan dosen Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda itu menempuh jalur hukum.

“Lapor aja Pak sekda jangan kendor,” tulis Kasim Assegaf pada laman FB. “Kalau diperlukan saya temani melapor. Saya akan temani Pak Sekda,” tulis Abd Rahman. “Agar tidak jadi fitnah yang berlarut-larut pejabat ini harus lapor, untuk memenuhi keadilan masyarakat,” tulis Iwan Gepeng.

Sebelumnya, Rokhman Wahyudi alias Aan menuding Muliadi selaku pejabat daerah telah menerima uang tambang batu bara yang diduga ilegal, yang telah ditutup tim bentukan Pemkab PPU, Jumat (29/10). Tambang batu bara yang diduga ilegal itu terletak di Lawelawe, Kecamatan Penajam, PPU, atau sekitar berjarak 1 kilometer dari kantor Pemkab PPU.

Tudingan yang dialamatkan kepada Muliadi itu datangnya dari praktisi hukum Rokhman Wahyudi melalui salah satu grup WA beranggotakan 103 orang, termasuk Muliadi. “Enak juga ya tutup tambang di samping pemkab, setelah setor uang dibuka lagi. Apa tidak *** ini namanya. Lanjutkan ***** bos,” tulis Rokhman Wahyudi.

“Sekarang pakai logika akal sehat saja, itu jelas-jelas tambang ilegal, pas mau magrib datang polisi setengah tutup itu tambang. Sekarang dibuka lagi, saya tanya tadi malam sudah beroperasi lagi, karena sudah setor uang. Kalau Mul (Plt Sekkab PPU Muliadi, maksudnya) mau sanggah ketemu kita atau telepon saya kalau saya tidak benar,” lanjutnya.

Setelah desakan publik ini akhirnya Plt Sekkab PPU Muliadi menyatakan segera menindaklanjuti tuduhan tersebut, seperti yang disampaikannya saat dihubungi koran ini, Kamis (4/11) lalu. “Iya, segera kita tindak lanjuti. Ini lagi Diklat Pim 2 soalnya di Samarinda. Minggu depan kita usut mereka,” kata Muliadi saat itu melalui WA yang menyertakan ikon ibu jari tangan pada akhir tulisannya.

Kemarin, sudah masuk minggu depan sebagaimana yang disebut Muliadi. Untuk mengonfirmasi janjinya itu, Kaltim Post menemuinya di ruang kerjanya di lantai II Kantor Setkab PPU di Jalan Provinsi Kilometer 9, Nipahnipah, Kecamatan Penajam, Selasa (9/11).

Saat itu, Muliadi sedang bersama Kepala Bagian Ekonomi Setkab PPU Durajat. “Ah, itu provokator. Masak saya dituduh yang macam-macam,” kata Muliadi sembari mengarahkan pandangannya ke Durajat.

Saat ditanya kapan melaporkan Aan, Muliadi mengatakan, nanti ada yang mengurusnya. Ia tidak menguraikan apakah kata-katanya itu dimaksudkan sebagai kata ganti bahwa ia telah menunjuk kuasa hukum. Karena setelah itu ia tampak buru-buru meninggalkan ruang kerjanya. “Sudah dulu, ya. Saya sedang ditunggu rapat ini,” pamitnya.

Aan, seperti diwartakan, menyambut senang apabila Muliadi melaporkannya ke pihak berwajib. “Saya malah senang. Karena nanti bisa buka-bukaan data. Silakan saja lapor supaya hal ini bisa terbuka secara luas dan terang benderang. Saya sudah menyiapkan saksi-saksi terkait penyerahan itu. Nanti kan buka-bukaan data,” kata Aan.

Dia bahkan menantang mau menjelaskan di depan wartawan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalau ia salah siap masuk penjara. Tetapi, apabila yang disampaikan benar yang menerima uang harus dihukum. (ari/kri/k8)