Prokal.co, Tenggarong - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang berkaitan dengan Perda nomor 8 Tahun 2016 tentang pemetaan Urusan Pemrintahan yang menjadi Kewenangan Perintah Kukar. Dan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah.

Ketua Badan Pembentukkan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar, Ahmad Yani mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin hingga tanggal 25 November 2021 sesuai kesepakatan Badan Musyawarah (Banmus)

“Kita berharap secepatnya melakukan harmonisasi di Kemenkumham dan Biro Hukum Provinsi Kaltim, supaya tepat target dan sasaran dan terealisasi dengan baik,” katanya.

Menurtunya, hanya sedikit pasal yang perlu dikaji sehingga tak membuat tim Panitia Khusus (Pansus) yang sudah dibentuk berlama-lama untuk menyelesaikannya.

“Itu terkait dengan Nomenklatur dua kecamatan baru yaitu, Kecamatan Samboja Barat dan Kecamatan Kota Bangun Darat,” tegasnya.

Terkait nomor registrasi wilayah baru sudah diterbitkan oleh Kemendagri pada akhir tahun 2020 lalu, karena hal ini, Yani menegaskanPemkab seharusnya sudah  menyiapkan pengusulan struktur pejabat pemerintah kecamatan tahun lalu. 

Sehingga apabila revisi perda ini sudah selesai dan disahkan, maka tinggal melakukan pelantikan pegawai kecamatan saja lagi. (adv/Rh)