PENAJAM - Pelimpahan kewenangan pengelolaan sisi darat Pelabuhan Benuo Taka Penajam Paser Utara (PPU) di Buluminung, dari Dinas Perhubungan PPU ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka, kini jadi sorotan kalangan DPRD PPU kemarin.

Sorotan tajam itu mengemuka saat rapat dengar pendapat DPRD dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU di ruang rapat lantai III DPRD PPU, Senin (8/11). Sejumlah anggota DPRD PPU menyebut, pengalihan pengelolaan pelabuhan tersebut tanpa melalui persetujuan dewan.

“Lagi pula, DPRD tidak memberikan persetujuan terkait hal ini,” kata Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi kemarin.

Latar belakang penyerahan pengelolaan sisi darat Pelabuhan Benuo Taka PPU atas dasar surat pernyataan top manajemen Pemkab PPU berkenaan dengan penyerahan pengelolaan dan tata kelola sisi darah pelabuhan tersebut tertanggal 4 Februari 2021.

Tetapi untuk dasar regulasinya berupa peraturan bupati (perbu) masih belum selesai, dan sekarang tahap evaluasi oleh Biro Hukum Setprov Kaltim.

Kendati dasar hukum belum selesai, kata Wakidi, Perumda Benuo Taka telah mengambil alih pengelolaan pelabuhan tersebut berdasarkan surat pernyataan yang diterbitkan awal Februari 2021 itu. “Padahal, draf perbup-nya sendiri untuk ini belum selesai,” kata Wakidi.

Zainal Arifin, anggota Komisi III DPRD PPU dari Partai Amanat Nasional (PAN) kemarin juga angkat bicara. Ia mempertanyakan keabsahan kegiatan pengelolaan pelabuhan oleh Perumda Benuo Taka sejak Februari sampai November ini. “Kan dokumen untuk landasan hukumnya belum selesai. Lalu, bagaimana dengan seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh Perumda Benuo Taka, misalnya, berkaitan dengan pungutan tarif. Secara hukum sah atau tidak?” kata Zainal Arifin.

Sebelumnya, Adjie Noval Edyar, anggota Komisi III DPRD PPU menduga karena perbup masih dalam proses, pengelolaan pelabuhan oleh Perumda Benuo Taka tidak sah menurut hukum. Seharusnya, ujar dia, sebelum perbup diteken, Perumda tidak boleh melakukan aktivitas di pelabuhan tersebut karena bisa diindikasikan melakukan pekerjaan ilegal.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setkab PPU Durajat yang hadir pada rapat dengar pendapat, kemarin, menjelaskan persyaratan administrasi.

Seperti surat pernyataan bupati terkait pengalihan pengelolaan Pelabuhan Benuo Taka kepada Perumda Benuo Taka, memorandum of understanding (MoU) bupati dengan Perumda Benuo Taka, kajian bongkar muat dan kajian pergudangan dan lainnya, telah selesai.

Durajat juga menjelaskan bahwa perbup untuk ini memang masih tahap evaluasi di Pemprov Kaltim. Hanya, dalam rapat dengar pendapat kemarin itu, Durajat tidak menjawab tegas berkaitan tudingan anggota dewan berkaitan terhadap pengelolaan sisi darat Pelabuhan Benuo Taka oleh Perumda Benuo Taka PPU itu tidak sah.

Durajat yang dihubungi terpisah oleh koran ini, kemarin, mengatakan, terkait tudingan ilegal sebaiknya media massa mengonfirmasi ke Dinas Perhubungan PPU. “Bagian Ekonomi hanya menyiapkan raperbup penugasan Perumda Benuo Taka untuk mengelola pelabuhan sisi darat,” kata Durajat. (ari/kri/k16)