SAMARINDA–Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) pada 2022 sudah disusun wakil rakyat Kota Tepian pekan lalu. Lima rancangan peraturan daerah (raperda) diusulkan bersanding bersama 13 raperda yang belum rampung tahun ini, untuk dibahas tahun depan.

“Propemperda sudah disahkan pekan lalu. Ada 18 raperda yang bakal dibahas tahun depan. Lima raperda baru, sisanya yang belum bisa disahkan tahun ini,” ungkap Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda Abdul Rofiq dikonfirmasi, (8/11).

Mengapa kerja Bapemperda lamban dalam mengesahkan legislasi daerah, Rofiq, begitu dia disapa, menuturkan, banyak rancangan yang masih perlu penanganan dari panitia khusus (pansus) yang menyusunnya. Selain itu, dewan terkendala dalam memverifikasi kelayakan naskah akademik setiap aturan yang diusulkan.

Terlebih, medio Juli lalu, Samarinda yang menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat kerja pansus terhambat. Meski ada beberapa raperda yang sudah beres dibahas pansus, tahap uji publik hingga penyelarasan dan kelayakan pasal-pasal yang dituangkan jadi tahap lanjutan yang perlu ditempuh. “Karena itu, prosesnya lumayan makan waktu,” lanjutnya.

Lima raperda baru yang diusulkan untuk dibahas tahun depan antara lain, penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, pengelolaan limbah beracun dan bahan berbahaya, dan pemanfaatan jalan (selebihnya lihat infografis).

“Lima itu dari usulan dewan. Kami masih menunggu usulan pemkot,” jelas politikus PKS Samarinda itu. Sehingga, sambung dia, jumlah legislasi yang bakal dibahas tahun depan masih mungkin bertambah. “Kalau usulan pemkot sudah masuk, baru propemperda disahkan Desember mendatang,” kuncinya. (ryu/dra/k8)