KABID Penangkapan dan Pelayanan Usaha Dinas Perikanan Berau Jen Muhammad, mengingatkan kepada nelayan untuk benar-benar mematuhi ketentuan dalam melaut. Di antaranya, tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan alat terlarang atau illegal fishing.

Setiap kapal, khususnya yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dilengkapi Vessel Monitoring System (VMS). VMS atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) itu memungkinkan pemantauan setiap kapal, saat beroperasi di perairan manapun dengan basis satelit.

“Alat itu tidak boleh sengaja dimatikan. Ini yang selalu kami ingatkan khusus kapal-kapal yang izinnya terbit di pusat,” ungkapnya.

Menurutnya, ada satuan kerja (Satker) khusus yang melakukan pemantauan operasional kapal berbasis VMS tersebut. Penggunaan VMS juga merupakan bentuk komitmen Indonesia memenuhi ketentuan internasional, regional, maupun nasional. Dalam hal konservasi dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Sejak 2003, VMS telah diterapkan dengan memasang alat pemancar atau transmitter pada kapal-kapal perikanan berukuran di atas 30 GT. Selain untuk mengetahui pergerakan kapal-kapal perikanan, VMS juga memastikan kepatuhan (compliance) kapal perikanan terhadap ketentuan yang berlaku.

“Satker pengawas memantau kapal-kapal ini di pusat sistem VMS, melacak nelayan di mana beroperasi, kalau dia mematikan bahkan tanpa sengaja akan didenda Rp 1 juta sehari,” ungkapnya.

Untuk itu, Jen meminta kepada seluruh nelayan yang terintegrasi dengan sistem ini harus selalu memperhatikan. Apabila ada masalah kerusakan alat segera dilaporkan. (aky/sam/kpg/kri)