SANGATTA – Pemerintah Pusat menggelar rapat koordinasi (rakor) Perluasan Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2021 secara virtual. Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) Kasmidi Bulang mengikuti rakor tersebut dari Kantor Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik (Diskominfo-Perstik) Kutim, beberapa waktu lalu.

Supriyoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakannya Pembangunan Manusia dan Pemerataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan, melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K), pemerintah pusat akan memperluas target penyelesaian kemiskinan ekstrem pada 212 kabupaten kota pada akhir 2022.

Sedangkan, Kutim menjadi sorotan lantaran angka kemiskinan di kabupaten ini cukup tinggi. Bahkan, saat ini terdapat 105 ribu warga miskin di Kutim. Targetnya 0 persen penyelesaian kemiskinan ekstrem pada akhir 2024. Menurutnya, terdapat dua kelompok besar program kegiatan yang menjadi kunci bagi pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Yakni kegiatan mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial dan subsidi.

“Kedua adalah program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas, dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya,” ungkapnya. Berbagai kementerian, lembaga serta pemerintah daerah telah melaksanakan banyak program. Terbagi dalam dua kelompok utama. Di antaranya kelompok program menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.

“TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) memiliki peran strategis di daerah. Terutama untuk mendorong proses perencanaan dan penganggaran yang dapat mendukung efektivitas penanggulangan kemiskinan. Sehingga program dan kegiatan dapat berpihak pada tujuan penanggulangan kemiskinan,” tuturnya.

Untuk mewujudkan hal itu, sebagai mitra kerja TKPK Provinsi dan Kabupaten Kota, TNP2K berkomitmen untuk memperkuat kapasitas kelembagaan TKPK. “Melalui fasilitasi pelatihan dan magang analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan,” tandasnya.

Wabup Kutim Kasmidi Bulang memprotes data yang disampaikan pemerintah pusat, yang menyebut Kutim masuk dalam daftar 212 kabupaten kota yang menjadi fokus penanganan kemiskinan ekstrem pemerintah. “Sesuai data terbaru, ada 26 ribuan masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.

Sebagai Ketua TKPK Kutim, data yang disampaikan pihak Kemendagri dianggapnya sangat berlebihan. Dia tidak memungkiri, setiap daerah pasti terdapat masyarakat miskin, termasuk Kutim. “Tapi, alhamdulillah setelah dikoreksi, Kemendagri mau merevisi data tersebut,” jelasnya.

Pasalnya, berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik ( BPS) Kutim, ternyata orang miskin di Kutim memang 26 ribuan.  Kendati demikian, persoalan kemiskinan memang menjadi masalah yang mesti diselesaikan. Pemkab segera melaksanakan rapat internal daerah. Untuk memvalidasi data kemiskinan yang ada di Kutim.

“Kami akan melibatkan BPS untuk penyatuan data. Kemudian akan diserahkan kepada pemerintah pusat. Setelah tim menyusun data akurat, kami akan langsung menentukan target warga miskin yang akan dibantu,” pungkasnya. (dq/kri)